Bandar Lampung – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, mendorong pemerintah daerah memperkuat fasilitas penggilingan padi di wilayah sentra produksi pertanian.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan biaya produksi dan distribusi sekaligus menjaga stabilitas harga beras di pasaran.Menurut Mikdar, salah satu program Pemerintah Provinsi Lampung yang perlu direalisasikan adalah pemberian bantuan mesin penggilingan padi kepada kelompok tani di daerah penghasil beras.
“Dengan tersedianya fasilitas pengolahan di dekat lokasi produksi, petani tidak perlu lagi mengirim gabah ke luar daerah untuk digiling menjadi beras,” kata Mikdar saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026).
Anggota Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Lampung itu menjelaskan, selama ini proses pengolahan gabah di luar daerah menyebabkan panjangnya rantai biaya. Mulai dari ongkos pengangkutan gabah ke luar Lampung, biaya pengolahan, hingga biaya pengiriman kembali beras ke Lampung.
“Kalau gabah dibawa ke Pulau Jawa untuk diolah, tentu ada biaya angkut dari Lampung ke luar daerah. Setelah menjadi beras, masih ada lagi ongkos angkut untuk mengembalikannya ke Lampung. Semua biaya itu pada akhirnya ikut memengaruhi harga jual beras,” ujarnya.
Karena itu, Mikdar menilai keberadaan mesin penggilingan padi di sentra produksi dapat memangkas rantai distribusi sekaligus mengurangi beban biaya yang ditanggung petani maupun pelaku usaha beras.Ia mengakui, persoalan harga beras masih menjadi salah satu keluhan masyarakat. Namun, menurutnya, upaya mengendalikan harga beras juga harus mempertimbangkan kondisi dan kesejahteraan petani sebagai produsen utama pangan.
“Kebijakan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang berupaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani perlu kita dukung. Salah satunya melalui kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang memberikan kepastian harga bagi petani,” jelasnya.
Mikdar menyebutkan, HPP gabah telah ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Sementara itu, harga gabah di tingkat pasar saat ini berada pada kisaran Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram.Dengan kondisi tersebut, biaya bahan baku beras sudah relatif tinggi. Belum lagi harus ditambah biaya penggilingan, pengangkutan, serta distribusi hingga sampai ke tangan konsumen.
“Kalau kita meminta harga beras diturunkan terlalu jauh, kita juga harus memikirkan petaninya. Jangan sampai harga terlalu rendah sehingga petani tidak lagi tertarik menanam padi. Kalau tidak ada yang menanam, kita justru bisa kekurangan stok dan harus membeli beras dari luar negeri dengan harga yang mungkin lebih tinggi,” katanya.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kesejahteraan petani harus menjadi perhatian pemerintah. Harga gabah yang layak diperlukan agar petani tetap memiliki motivasi untuk meningkatkan produksi.Mikdar juga menilai kondisi produksi beras di Lampung saat ini cukup baik. Bahkan,
ketersediaan beras daerah dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan.Di sisi lain, politisi senior Partai Gerindra Lampung tersebut mengakui masyarakat masih menghadapi persoalan harga, terutama untuk beras kategori premium atau nonsubsidi. Sementara itu, beras yang disalurkan melalui program pemerintah dengan harga lebih terjangkau relatif masih dapat diakses masyarakat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Mikdar mendorong Perum Bulog bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperkuat pelaksanaan operasi pasar, terutama di wilayah yang mengalami kenaikan harga beras.
“Yang dikeluhkan masyarakat saat ini lebih banyak beras premium. Karena itu, kita dorong Bulog mengadakan operasi pasar di daerah-daerah yang memang dipandang perlu. Tujuannya agar harga beras tetap stabil dan masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau,” tegasnya.
Ia berharap dinas terkait dapat bekerja sama dengan Bulog untuk memetakan wilayah yang membutuhkan intervensi pasar. Dengan demikian, pelaksanaan operasi pasar dapat lebih tepat sasaran dan tidak sekadar menjadi solusi sementara.
Selain intervensi pasar, Mikdar juga menekankan pentingnya program bantuan mesin penggilingan padi sebagai bagian dari strategi jangka panjang pemerintah daerah dalam memperkuat sektor pertanian.Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut tidak hanya membantu petani, tetapi juga meningkatkan efisiensi pengolahan hasil panen dan memperpendek rantai distribusi beras.
“Stabilitas harga beras tidak cukup hanya dilakukan melalui intervensi pasar. Upaya tersebut juga harus dibangun dari sisi produksi, pengolahan, hingga distribusi,” ungkapnya.
Mikdar berharap program bantuan penggilingan padi di daerah sentra produksi dapat segera direalisasikan dan diperkuat. Dengan biaya produksi serta distribusi yang lebih efisien, harga beras diharapkan lebih terkendali, petani tetap memperoleh harga yang layak, dan masyarakat tidak terlalu terbebani.
“Jadi, kita berharap program penggilingan padi di daerah sentra penghasil ini bisa direalisasikan dan diperkuat. Dengan biaya produksi dan distribusi yang lebih efisien, harga beras bisa lebih terkendali, petani tetap mendapatkan harga yang layak, dan masyarakat juga tidak terlalu terbebani,” pungkasnya. (sahyar)





