Bandar Lampung — Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Lampung, dr. Imam Ghozali, membantah kabar yang menyebutkan puluhan pegawainya belum menerima pembayaran meski klaim pelayanan telah dicairkan oleh BPJS Kesehatan.
Imam menegaskan bahwa setiap data pembayaran wajib melewati verifikasi berlapis karena melibatkan penggunaan uang negara. Oleh karena itu, perbedaan antara data tagihan dan realisasi pembayaran tidak bisa langsung disimpulkan sebagai hak pegawai yang belum dibayarkan.
“Begitu diverifikasi, kalau masih ada data kosong, dikembalikan untuk diperbaiki. Karena ini menyangkut uang negara, pengeluarannya tidak bisa sembarangan dan harus diverifikasi dengan betul,” tegas Imam usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPRD Lampung pada Senin (5/10/2026).
Imam menampik contoh kasus yang menyebutkan bahwa dari 100 orang tagihan BPJS, hanya 60–70 orang yang tercatat dibayarkan. Menurutnya, tata kelola remunerasi RSUDAM menggunakan sistem berbasis poin yang memperhitungkan:
- Jabatan dan tingkat pendidikan
- Unit kerja
- Tingkat risiko pekerjaan
“Sudah masuk dalam satu sistem pembayaran remunerasi. Jadi tidak ada cerita 100 orang lalu hanya 60 yang dibayar. Itu tidak mungkin terjadi,” tambahnya.
Evaluasi Sistem Informasi Manajemen RS (SIM-RS)
Selain masalah remunerasi, Imam memaparkan pembenahan pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS) demi memenuhi tuntutan digitalisasi dari pemerintah pusat.
- Peralihan dari Pihak Ketiga: RSUDAM sempat mencoba mengembangkan sistem secara internal setelah menilai pihak ketiga sebelumnya kurang efisien. Namun, keterbatasan SDM di bidang IT menjadi kendala utama.
- Fokus pada Pelayanan Medis: Sebagian besar SDM RSUDAM adalah tenaga medis (dokter dan perawat). RSUDAM tidak ingin membebankan urusan teknis IT kepada staf medis.
- Kembali Pertimbangkan Mitrhttps: RSUDAM kembali mempertimbangkan pihak ketiga yang kompeten dengan tiga kriteria utama: kemudahan, efisiensi, dan keamanan data.
Sistem baru ini dituntut mendukung rekam medis digital, akses pemeriksaan luar, serta integrasi langsung dengan platform nasional Satu Sehat.
DPRD Lampung Tegaskan Pelayanan Publik Harus Tetap Optimal
Ketiga Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan, menyampaikan bahwa RDP ini bertujuan memastikan pelayanan publik di RSUDAM tidak tersendat oleh kendala administrasi.
- Evaluasi SDM: Perlunya edukasi berkelanjutan bagi pegawai yang berhadapan langsung dengan masyarakat agar mutu pelayanan terus meningkat.
- Pengawasan Ketat: DPRD siap mengawal dan mencari solusi bersama jika rumah sakit menghadapi kendala operasional.
