Warga Akan Laporkan Badan Kehormatan DPRD Garut Ke Kemendagri RI

56

 

LOGIKANEWS.COM – Satu tahun bergulir belum ada kejelasan, Syam Yousef SH., MH., seorang masyarakat Garut pertanyakan kinerja Badan Kehormatan (BK) atas aduannya yang melaporkan ketua DPRD atas dugaan membuka hasil kerja BK ke publik terkait dugaan pelanggaran etik dan moral pimpinan DPRD.

“Saya ingin mempertanyakan sudah sejauh mana laporan pengaduan saya sebagai warga negara ditanggapi oleh BK DPRD Kabupaten Garut. Karena, sudah satu tahun lebih saya belum menerima kejelasan dari lembaga yang terhormat,” ujar Syam Yousef, Selasa (27/07/2021).

Menurut Syam Yousef, dirinya mengadukan Ketua DPRD Garut ke BK secara resmi melalui surat, namun sampai detik ini tidak pernah ada surat balasan dari BK DPRD Garut terkait aduannya.

“Apakah aduan saya dihentikan, lalu apa alasannya jika dihentikan. Kalau ini masih diproses, maka sudah sejauh mana proses kerja BK tersebut. Dan terkait hal ini, saya tidak pernah mengetahuinya,” tegasnya.

Menunggu jawaban selama satu tahun tanpa kabar dan balasan yang jelas, maka dirinya menilai BK DPRD tidak beretika.

“Bagaimana mau disebut beretika, sementara aduan resmi pun tidak dijelaskan kepada saya sebagai pengadu sudah sampai mana proses di BK tersebut,” ungkapnya.

Menurutnya, sudah seyogianya BK sebagai badan dari sebuah lembaga yang terhormat, memiliki etika diatas rata-rata anggota DPRD lainnya. Atas peristiwa ini, Syam Yousef pun berencana akan mengadukan kinerja ketua BK sebagai anggota DPRD ke Kementerian Dalam Negeri.

“Ada persoalan yang akan saya adukan ke Kemendagri terkait anggota DPRD yang juga ketua BK, diantaranya perihal administrasi pemerintahan dan perilaku terhadap aduan masyarakat,” ujarnya

Dipaparkan Syam Yousef, aduan tersebut berdasarkan pada peristiwa dimana pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020, bertempat di gedung DPRD Kabupten Garut. Hj Euis Ida Wartiah selaku Ketua DPRD Garut, telah memberikan keterangan kepada awak media (Wartawan).

“Keterangan ketua DPRD tersebut, terkait Rapat Pimpinan (Rapim) DPRD, yang pada pokoknya membahas keputusan BK, atas perkara pengaduan pria berinisial E anggota DPRD dari unsur pimpinan,” terang Syam Yousef.

Syam Yousef menegaskan, Ketua DPRD Garut diduga telah melanggar Peraturan DPRD Kabupaten Garut Nomor 1 tahun 2018 Tentang Tata Tertib yang diatur dalam Pasal 115 huruf g, pasal 78 ayat (2), pasal 79 ayat (3), pasal 80 ayat (2) dan pasal 51 huruf h.

“Persoalan ini harus tuntas, lembaga pemerintah yang meramu aturan juga harus taat terhadap aturan,” tukasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD, Hj Euis Ida Wartiah dan Ketua BK DPRD Garut, H. Dadang Sudrajat yang dihubungi wartawan, Rabu (28/07/2021) ke nomor hape dan WhatsApp nya tidak dapat dihubungi. (Asep Ahmad)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More