Tandatangani Surat Permakluman Audensi, Ketua DPRD Sementara Dinilai Tak Pantas Emban Amanah Rakyat

405

LOGIKANEWS.COM – Setelah sebelumya pada tanggal 13 Agustus 2019 yang lalu komponen dari Koalisi Masyarakat Bersatu (KMB) dan Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut (LPKLG) melakukan aksi unjuk rasa (unras) di depan Kantor Satpol PP dan Gedung DPRD Kabupaten Garut, KMB pun mengirimkan surat aksi audensi kepada DPRD Kabupaten Garut untuk rencana aksi audensi hari Senin tanggal 19 Agustus 2019.

RIBUAN: Ribuan massa aksi unjuk rasa yang tergabung di LPKLG (Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut) dan Koalisi Masyarakat Bersatu (KMB), 13 Agustus 2019 lalu. (FT: Asep Ahmad/Ridwan Arif)

Pada aksi unjuk rasa yang lalu, pihak KMB dan LPKLG tidak dapat diterima oleh DPRD dan Bupati Garut, dikarenakan berbenturan dengan agenda rapat paripurna pengambilan sumpah janji 50 anggota DPRD Kabupaten Garut terpilih. Dan tidak ada satupun perwakilan dari legislatif maupun eksekutif yang menemui massa aksi terkait penertiban para pedagang kaki lima  (PKL) yang berada di sepanjang Jalan Ahmad Yani.
Surat aksi audensi yang direncanakan pada hari Senin 19 Agustus 2019 pun masih mengusung tema yang sama, yakni perihal larangan berdagang dan penertiban PKL di sepanjang Jalan Ahmad Yani, yang dilakukan oleh Pemkab Garut melalui Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP). Namun rupanya Komponen KMB menelan pil pahit dengan rencana aksi audensi yang akan dilakukan pada Senin, 19 Agustus 2019 kandas harus kandas dikarenakan pihak Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Garut telah mengirimkan surat pemberitahuan permakluman perihal rencana aksi audensi dari KMB.
“Surat dari DPRD Kabupaten Garut dengan nomor: 019.4/G34 /DPRD-2019, perihal permakluman audiensi yang ditujukan kepada Ketua Koalisi Masyarakat Bersatu (KMB) terkait dengan larangan berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Alasan atas surat permakluman yang ditandatangani oleh Dra. Hj. Euis Ida Wartiah. M.Si selaku ketua sementara DPRD Kabupaten Garut ini, dikarenakan belum ada pembentukan ketua depinitif dan alat kelengkapan DPRD.
Melalui releasnya kepada media ini, Abu Musa H.M selaku Koordinator KMB menyatakan, bagi KMB jelas bahwa surat permakluman yang ditanda tangani oleh ketua sementara DPRD Garut, Hj. Euis Ida Wartiah melanggar perundang-undangan yang berlaku terkait hak dan kewajiban anggota DPRD. Yang mana anggota DPRD memiliki kewajiban untuk menerima setiap aspirasi masyarakat tanpa harus menunggu terbentuknya alat kelengkapan DPRD.
“Kami menilai Ibu Euis Ida selaku pimpinan sementara tidak aspiratif terhadap kondisi masyarakat, khususnya PKL Jalan Ahmad Yani. Dan Kami menganggap beliau tidak layak menjadi pimpinan DPRD”, ucap Abu Musa.
Semestinya, lanjut Abu Musa, sebagai anggota DPRD senior, beliau harus memberikan contoh yang baik. Ini malah seolah-olah menghindar dan terkesan lari dari tanggung jawab beliau sebagai pimpinan sementara DPRD Garut. Euis Ida tidak pantas menjadi Ketua DPRD Garut jika nanti dipercaya oleh partai yang mengusungnya. “Euis Ida tidak pantas jika nanti jadi ketua DPRD Kabupaten Garut definitive,” jelas Abu Musa Hanif Mutaqin, Jumat (16/08/2019).
Namun beberapa hari berikutnya, tepatnya Hari Selasa (22/08/2019) Abu Musa mengundang media untuk menghadiri audensi antara KMB, LPKLG dan DPRD Kabupaten Garut terkait larangan berjualan untuk PKL di sepanjang jalan Ahmad Yani Kabupaten Garut. “Kang hari Kamis pekan ini kita diterima pihak DPRD Garut untuk melakukan audensi terkiat PKL, dimohon kehadirannya,” ungkap Abu Musa kepada media ini. (Ridwan Arif/Asep Ahmad)
 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More