Syam Yousef SH MH: Walau Pelapor Sudah Mencabut Laporannya, Pemeriksaan Saudara Enan Tetap Berjalan

154

LOGIKANEWS.COM – Syam Yousef SH MH adalah advokat yang namanya kini menjadi perbincangan panas di Kabupaten Garut. Pasalnya, advokat dengan ciri khas topi koboinya ini melaporkan dua pejabat besar di Kabupaten Garut. Tak tanggung-tanggung, ia langsung melaporkan Ketua DPRD Kabupaten Garut Hj Euis Ida Wartiah dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, Enan.

Kedua pejabat yang kini menduduki jabatan tertinggi di DPRD Kabupaten Garut merupakan politisi senior di Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Syam Yousef sendiri awalnya menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Partai Gerindra DPC Kabupaten Garut.

Namun, karena ia melaporkan Enan yang ternyata adalah Ketua Partai Gerindra DPC Kabupaten Garut, ia pun memilih mengundurkan diri sebagai pengurus di Partai Gerindra. Syam memilih menjadi kader biasa dan melanjutkan perjuangannya dengan menempuh proses hukum.

Sebelumnya, Syam Yousef yang dikenal masyarakat sebagai advokat sangat lantang membela Enan. Ketika Enan tersandung salah satu kasus, Syam menjadi garda terdepan membela rekannya di partai besutan Prabowo Subianto itu. Bersama Enan, Syam Yosef menjadi kuasa hukumnya dan melaporkan beberapa wartawan dengan tudingan pencemaran nama baik.

Lantas, kini apa yang melatarbelakangi advokat ini melaporkan kolega yang selama ini ia “lindungi”. Kenapa advokat dengan gaya nyentrik ini tiba-tiba melakukan “penyerangan” dengan melaporkan Enan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Garut.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Garut, Enan. (Ft: asep ahmad)

Ditemui di Kantor Hukum Yos & Rekan, Jalan Suherman, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Rabu (20/05/2020), advokat ini mengatakan, tidak mungkin dirinya membela terus seorang figur yang amoral. “Tidak mungkin saya terus melindungi pejabat yang memiliki moral buruk,” ungkap Syam Yousef kepada logikanews.com.

Wawancara media ini dengan Syam Yousef dilakukan malam hari, sehingga aroma kopi hitam yang ia suguhkan menjadi saksi apa yang diungkapkannya kepada media. “Untung kita bertemunya malam hari, sehingga kita bisa sambil ngopi. Karena kita semua sedang menjalankan ibadah puasa,”ujar Syam sambil tersenyum dan menyodorkan kopi hitam dan aneka cemilan di meja tamu.

Sejenak Syam melupakan gelas berisi kopi yang ia sajikan. Syam Yousef pun menuturkan sikap yang dia ambil terhadap mantan kliennya yang kini masih duduk sebagai anggota legislatif. Menurutnya, ada dua laporan yang berbeda terhadap Enan. Pertama laporan ke Polda Jabar dan kedua laporan ke BK DPRD Garut.

“Kepada masyarakat yang sudah mendengar informasi ini, ingin saya luruskan terlebih dahulu tentang laporan saya terkait saudara Enan. Pertama, laporan ke Polda Jabar yang dituduhkan adalah dugaan ancaman pembunuhan terhadap DK, salah satu warga Garut yang awalnya menjadi klien saya. Saat itu, sebagai kuasa hukum DK, kami datang ke Polda Jabar dan melaporkan saudara Enan,” ujar advokat yang akrab disapa Bang Sam ini.

Sementara, lanjut Syam Yousef, untuk laporan kedua ditujukan ke Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Garut. Laporan ini terkait dengan dugaan pelanggaran sumpah / janji jabatan sebagai anggota DPRD, moral dan etik. Sehingga ada dua laporan ke lembaga yang berbeda oleh pihak yang sama.

“Dalam KUHP, pelaporan yang disampaikan pelapor dalam delik ancaman pembunuhan itu merupakan dan termasuk kategori delik biasa, bukan delik aduan. Artinya, ketika ini delik biasa, maka mau ada perdamaian maupun ada pencabutan laporan, maka itu tidak bisa menghentikan pemeriksaan,” ujarnya.

Terkecuali, sambung Syam Yousef, apabila delik aduan. Ketika pihak pelapor ada pencabutan pelaporan, maka pihak penyidik harus menghentikan proses hukum penangan perkara yang dilaporkan.

“Jadi harus bisa dibedakan mana delik biasa dan mana delik aduan. Intinya, pelaporan ke Polda Jabar perkara harus jalan terus, secara hukum acara harus terus berjalan. Kalau ada perdamaian atau pencabutan itu akan membantu meringankan persidangan saja, ada pertimbangan hakim. Tapi bukan serta merta menghentikan proses hukum. Tidak bisa itu,” tandasnya.

Laporan di BK DPRD Garut

Syam Yousef menegaskan, terkait laporannya ke BK DPRD Garut, karena persoalan moral dan kode etik merupakan persoalan publik. Moralitas itu sebuah norma yang dilakukan seseorang yang dilakukan di masyarakat.

“Disini ada perbuatan pejabat publik yang dianggap amoral. Apa perbuatan amoralnya, diduga menjerumuskan soseorang perempuan dalam terlibat penyalahgunaan narkoba, menyuruh atau membiarkan atau menyetuji proses aborsi. Ada persepsi terjadi ada perundungan oknum pejabat kepada seorang gadis,” tandas Syam Yousef. (asep ahmad)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More