Syam Yousef Pesimis Kejaksaan Serius Tangani Kasus Reses, BOP dan Pokir DPRD Garut

119

 

LOGIKANEWS.COM – Pasca penggeledahan kantor DPRD Kabupaten Garut oleh pihak Kejaksaan Negeri (kejari) Kabupaten Garut yang dilakukan hari Rabu (10/08/2022) menuai beragam komentar dari berbagai kalangan masyarakat.

Satu sisi ada pihak-pihak yang mendukung Kejari Garut melakukan penggeledahan ke Gedung Putih, namun ada juga pihak yang malah memberikan komentar kurang sedap.

Tentu pro dan kontra terkait langkah Kejari Garut itu bukan tanpa alasan. Pihak-pihak terkait memiliki alasan masing-masing.

Aktivis sekaligus lawyer muda di Kota Intan, Syam Yousef, SH.,MH kepada Logika mengatakan, dirinya pesimis dengan sikap Kejari Garut yang tengah melakukan proses hukum terkait dugaan korupsi BOP, dan Reses DPRD Garut.

Pasalnya, Syam Yousef menilai apa yang dilakukan Kejari Garut terkesan jalan ditempat. Mengingat apa yang dilakukan Kejari Garut sudah berjalan tiga tahun lebih, namun sampai saat ini belum ada kejelasan yang pasti.

“Sudah hampir empat tahun publik menilai hasilnya masih gini-gini aja, tidak ada progres yang signifikan. Kasus ini Sejak tahun 2019 kasus BOP dan Pokir DPRD Garut sudah ditangani oleh tiga Kepala Kejaksaan Negeri Garut,” ungkapnya.

Menurut Syam Yousef, apa yang dilakukan Kejari Garut baru-baru ini, apabila tidak segera ditindaklanjuti dengan tahapan selanjutnya semisalkan gelar perkara penetapan tersangkanya, maka akan semakin menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

“Atau jangan-jangan upaya penggeledahan kemaren hanya merupakan sebuah pertunjukan atau show off semata, sehingga masyarakat banyak bertanya-tanya tentang profesionalisme Kejari Garut dalam menangani dugaan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) ditubuh DPRD Garut,” ungkapnya.

Hasanudin, aktivis 98 sekaligus pendiri LBH Padjajaran

Dukungan Dari Aktivis 98

Sebelumnya, salah satu aktivis 98 sekaligus pendiri LBH Padjajaran, Hasanudin menilai apa yang dilakukan Kejari Garut tentu sangat beralasan. Hasanudin menyebut, kalau DPRD kooperatif semestinya tidak harus dilakukan penggeledahan.

“Untuk mendapatkan alat bukti surat, pihak DPRD dapat menyerahkannya ke pihak kejaksaan. Dokumen surat dan administratif ini penting, sebagai bagian dari alat bukti agar menjadi terang suatu peristiwa tersebut,” katanya.

Hasanudin menduga, pihak DPRD tidak kooperatif sehingga harus dilakukan penggeledahan. “Bisa saja tidak kooperatif karena banyak hal, dokumen yang diserahkan tidak lengkap atau tidak berkesesuaian dan hal lainnya,” tegas Hasanudin.

Hasanudin mengatakan, yang pasti penggeledahan bukan satu-satunya cara untuk mendapatkan alat bukti ini. Ini penting sebab Gedung DPRD itu simbol wakil rakyat dan lembaga terhormat.

“Namun, upaya kejaksaan ini patut diapresiasi karena sudah bersikap tegas dan profesional dalam penegakan hukum,” pungkasnya.

“Kami berharap, DPRD dapat segera mengevaluasi kenapa sampai dilakukan penggeledahan. Jangan-jangan Pimpinan tidak kooperatif dan kalau itu terjadi, pimpinan dapat diberikan sanksi,” tambahnya.  (asep ahmad).

 

 

 

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More