SMA 1 Kota Bekasi Diduga Melakukan Kecurangan, Nico: Saya Tunggu Itikad Baik Pemerintah dan Mendesak Walikota

113

LOGIKANEWS.COM – Soal transfaransi data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online SMA 1 Kota Bekasi. Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI-Perjuangan Kota Bekasi, Nicodemus Godjang merasa dipermainkan. Pasalnya, permintaan Nicodemus tidak digubris pihak sekolah atas tansparansi data tersebut.

Nico mengatakan saat Inspeksi Mendadak pada Selasa (28/7) lalu, dirinya meminta tiga hari pasca Sidak pihak sekolah agar lakukan pembukaan data tersebut.

“Sampai saat ini pihak sekolah tidak mengindahkan permintaan saya sebagai anggota DPRD Kota Bekasi. Nyata nya tidak ada itikad baik dari mereka untuk membuktikan kebenaran yang dikatakan bahwa tudingan pungutan liar itu tidak ada,”kata Nico, Selasa (10/8/2021).

Saat ini Ia menyatakan kesal dan mendesak agar Pemerintah Kota Bekasi mengambil alih kelola SMA Negeri yang saat ini dipegang Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Saya menunggu itikad baik Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini mendesak Walikota Bekasi, Rahmat Effendi untuk mengambil kelola SMA Negeri agar kembali ke Pemerintah Daerah. Saya pun meminta kepada seluruh stake holder untuk bersama-sama membuka semua keboborokan yang dilakukan SMA Negeri yang dikelola Pemerintah Provinsi,” tegasnya.

Masih dikatakan Nico, gedung yang ditempati SMA Negeri adalah bangunan milik Pemerintah Kota, dengan kata lain Sekolah Menengah Atas Negeri di Kota Bekasi hanya menumpang.

“Saya meminta Pemerintah Kota untuk menginventarisir aset gedung SMA itu dan diberikan untuk SMP Negeri untuk Kota Bekasi. Gedung SMA itu kan aset milik Pemerintah Kota, mereka itu numpang,”ucapnya.

Nico juga menjelaskan sejak diambil alih Pemerintahan Provinsi pada 2014 lalu, banyak kecurangan yang dilakukan pihak SMA Negeri di Kota Bekasi.

“Saya meminta agar undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tanggung jawab pendidikan setingkat SD/SMP berada dalam lingkup pemerintah kabupaten -kota sedangkan Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas pendidikan setingkat SMA/SMK agar ditarik kembali,” katanya.

Ia juga mengungkapkan akan memberikan dispensasi kepada SMA Negeri ketika proses alih kelola dikembalikan kepada Pemerintah Kota dan tidak menyuruh SMA Negeri untuk dipindahkan selama proses berlangsung. (Red)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More