PPK Jadi Tersangka Korupsi, Bupati Garut Diminta Tidak Melindungi Koruptor

614

LOGIKANEWS.COM – Sehubungan dengan telah dilakukan penahanan terhadap tiga orang tersangka kasus revitalisasi Pasar Rakyat Leles dan Pembangunan Pasar Darurat di Kecamatan Leles, yaitu seorang PPK inisial PF, pihak swasta inisial RNN dan ARA dari PT Uni Tano Seuramo (UTS) pada tanggal 25 Maret 2021 menjadi perhatian masyarakat Garut.

Salah satu PPK di Kabupaten Garut yang ditahan Kejaksaan Tinggi Jabar menjadi sorotan sejumlah lembaga di Kota Intan, salah satunya Lembaga bantuan Hukum (LBH) Lingkar Samudra indonesia (LSI).

Risman Nuryadi, S.H (kemeja putih). (Ft: Ist)

“Kami sangat prihatin melihat dan mendengar pernyataan Bupati Garut di beberapa media, bahwa kasus korupsi yang melibatkan PPK tersebut adalah sebagai korban mafia proyek, yang mana proyek tersebut dijualbelikan tanpa sepengetahuan PPK., Artinya apakah PPK suka jual beli proyek ?,” ujar Ketua LBH LSI, Risman Nuryadi, S.H kepada logikanews.com, Jumat (21/04/2021).

Risman mengaku  sangat menyayangkan sikap bupati terhadap oknum PPK yang terlibat dalam kasus korupsi akan diberikan bantuan hukum, seperti kasus salah seorang kepala dinas yang terlibat dalam kasus tindak pidana lingkungan hidup pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) yang akhirnya divonis penjara dan dinyatakan terbukti bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) RepubIik Indonesia.

“Ditambah kasus pembangunan SOR Ciateul, Bupati Garut memberikan bantuan hukum kepadanya. Kami menyesalkan sikap Bupati Garut yang seolah-olah selalu melindungi oknum-oknum pelaku korupsi di Kabupaten Garut,” ujarnya.

Menurut advokat muda ini, sekalipun ada hak seorang terdakwa untuk didampingi penasihat hukum dalam persidangan, tetapi bukan berarti harus dibiayai kembali dengan uang rakyat.

“Dengan demikian, patut diduga bahwa dalam setiap kejadian korupsi, pemerintah daerah  terlibat dalam modus operandi, apalagi sampai ada campur tangan kepala daerah,” tandasnya.

Risman menyatakan, LBH-LSI mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) yang sedang menangani kasus-kasus korupsi di Kabupaten Garut untuk konsisten dalam menanganinya sampai tuntas dan terbongkar sampai akar-akarnya.

“Di samping itu, kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Garut baik Ormas, LSM, atau OKP untuk mengawal secara bersama-sama atas tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Garut,” pungkasnya. (Asep Ahmad)

 

 

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More