Mata Jabar Kritisi Proyek yang Diswakelolakan Pemkab Garut

244

LOGIKANEWS.COM – Perkumpulan Masyarakat Transparansi Jawa Barat atau Mata Jabar menyebutkan, Dinas PUPR Kabupaten Garut memiliki kurang lebih 92 paket pekerjaan yang dikerjakan dengan swakelola dengan jumlah anggaran kurang lebih Rp 29.489.000.000.

“Dari 92 paket pekerjaan banyak yang mungkin bermasalah, salah satunya yaitu paket pkerjaan pembangunan jalan poros cilawu-banjarwangi yang banyak menyita perhatian publik,” demikian disampaikan Ketua Perhimpunan Mata Jabar, Iyep S Rasyid SE didampngi Sekjen Mata Jabar, Usep Nawawi SH beserta rekan-rekannya di ruang Komisi I DPRD Kabupaten Garut, usai melaksanakan audensi dengan Dinas PUPR Kabupaten Garut, Selasa (04/08/2020) lalu.

Usep Nawawi SH

Menurut Iyep, permaslahan proyek pembangunan tersebut diduga telah menyebabkan terjadinya konflik horizontal dan disharmoni dimasyarakat, yang pada akhirnya muncul pro kontra dimasyarakat, seakan sengaja diadu domba oleh pemrintah.

“Hal ini diduga terjadi karena pejabat dilingkungan Dinad PUPR bekerja tidak profesional, tidak jujur, tidak tertib, dan tidak cermat, serta tidak bertanggungjawab,” katanya.

Iyep juga mengaku curiga penempatan pejabat di dinas PUPR tidak berdasarkan sistem merit. “Atas permasalahan tersebut anehnya Bupati Garut diduga melakukan pembiaran, seakan menutupi semua permasalahan yang terjadi,” terangnya.

Padahal, sambung Iyep, beberapa bulan kebelakang Bupati Garut telah mengucap permohonan maaf atas permasalahan proyek pembangunan jalan poros, tapi tidak ada peraturan yang tegas kepada pejabat yang menyebabkan bupati sebagai kepala daerah harus meminta maaf atas ulah anak buahnya.

“Hal ini patut diduga jangan-jangan proyek pembangunan jalan poros ini atas kemauan bupati. Karena diduga memiliki tanah yang dilalui oleh jalan tersebut dan seakan dari mulai perencanaan dan pengerjaannya dilakukan terburu-buru,” tandasnya.

Iyep menambahkan, selain proyek pembangunan jalan poros, diduga banyak paket pekerjaan yang harus dikerjakan oleh penyedia tapi malah diswakelolakan oleh beberapa oknum pejabat dilingkungan Dinas PUPR.

“Hal ini telah menghilangkan kesempatan dan merenggut hak masyarakat pengusaha penyedia yang ada di kabupaten Garut, mereka telah kehilangan kesempatan dan haknya direbut oleh oknum pejabat yang semestinya melayani masyarakat dan bekerja profesional,” terangnya.

Untuk itu, Mata Jabar berharap DPRD Garut membuat pansus atas permasalahan jalan poros, sehingga permasalahan ini menjadi terang dan jelas.
Apabila ditemukan bukti pembiaran dan keterlibatan Bupati Garut, Mata Jabar berharap untuk ditingkatkan dengan menggunakan hak-hak DPRD.

Mata Jabar juga berharap tim penilai kinerja yang salah satu unsurnya adalah BKD untuk melakukan evaluasi kinerja dan meningkatkan kinerja ASN, khususnya dilingkungan dinas PUPR.

“Apabila terbukti melakukan kesalahan jangan ragu untuk memberikan sanksi yang tegas berlaku efek jera dan perbaikan dikemudian hari,” jelas Iyep.

Anggota DPRD Garut, Muchtarul Wildan meminta Dinas PUPR untuk memperbaiki kinerjanya. “Dikarenakan ini untuk kebaikan, mohon segera diperbiki kesalahan atau masalah. Komunikasi dengan bawahan ibu kurang singkron juga. Coba diperbaiki,” ujar Muchtarul kepada kepala Dinas PUPR, Ir Hj Luna Avriantini. (asep ahmad)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More