Mahasiswa dan Buruh di Garut Mulai Bergerak Tolak Omnibuslaw

1.037

 

LOGIKANEWS.COM – Dua organisasi mahasiswa di Kabupaten Garut yang terdiri dari KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) dan IMI (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) melakukan aksi damai di Kabupaten Garut, Rabu (07/10/2020).

Selain mahasiswa, ada juga beberapa pegawai PT Danbi Internasional yang bergabung dalam aksi yang menolak ditetapkannya UU Ciptaker oleh pemerintah baru-baru ini.

Massa yang terdiri dari mahasiswa dan mahasiswi ini berkumpul di Simpang Lima Garut dan bertolak ke depan gedung Bupati Kabupaten Garut. Setelah itu mereka bergerak ke Gedung DPRD Garut.

Selama perjalanan mereka berteriak Tolak Omnibuslaw dan Polisi Jangan Ikut Demonstrasi. Selama perjalanan itu juga mereka menyampaikan selebaran yang berisi alasan dan tuntutan kepada pemerintah.

“Bertolt Brecht seorang penyair dan dramawan Jerman pernah berucap bahwa buta adalah buta politik. Kutipan ini tampaknya relevan dengan apa yang terjadi sekarang,” demikian paragraf pertama dari selebaran yang disebarkan kepada masyarakat.

Sementara, pada paragraf berikutnya, selebaran ini mengatakan, Indonesia selaku negara yang menganut paham demokrasi perwakilan, dimana masyarakat menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“DPR merupakan suatu lembaga legislatif, ia merupakan bagian dari trias politica. DPR pada tugas rakyatnya menunjuk UU MD3 menyebutkan, bahwa DPR merupakan wakil dari dan merupakan pengejawantahan atas suara rakyat yang seharusnya menjadi batu pijakan dalam memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan tata pemerintahan,” tandasnya.

Selebaran yang ditandatangani Ketua Umum KAMMI Kabupaten Garut, Riana Abdul Azis SPd, Ketua Umum IMM Daerah Garut serta Kepala Bidang Kebijakan Publik KAMMI Daerah Garut, Dinar Ahmad F menyebutkan, lembaga ini menjadi pengawas atas jalannya pemerintahan atau eksekutif.

“Tetapi, tepat hari Senin, 05 Oktober 2020, DPR melakukan sidang paripurna membahas UU Cipta Lapangan Kerja. Kondisi pandemi tampaknya bukan menjadi suatu halangan, semangat yang ditunjukkan oleh para anggota dewan yang terhormat dalam membahas setiap draf RUU Ciptaker,” tandasnya.

Tentunya, lanjut isi selebaran ini menyebutkan, hal ini memberikan suatu kondisi yang buruk, dimana partisipasi masyarakat diamanahkan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan diabaikan.

“Ciptaker dikenal sebagai omnibus law, yaitu suatu undang-undang yang atas beberapa undang-undang dengan tujuan merupakan satu kesatuan memangkas dan mengamendennya dalam satu undang-undang,” katanya.

Dinar Ahmad F saat diwawancara media ini mengatakan, RUU Ciptaker tampaknya penuh dengan kontroversi. Permasalahan mengenai lingkungan, pers, ketenagakerjaan, pendidikan, ketahanan pangan, pajak serta sederet kluster lainnya menjadikan RUU mengakomodir kelompok tertentu.

” Oleh karena itu, KAMMI sebagai gerakan mahasiswa yang konsisten untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat tertindas menyatakan 10 poin pernyataan sikap yang disampaikan kepada pemerintah.

“10 poin terkait Ciptaker ini kami sampaikan pernyataan sikap kepada pemerintah melalui tertulis dan aksi turun ke jalan,” katanya.

Dalam selebaran, 10 poin pernyataan sikap yang disampaikan kedua organisasi mahasiswa tersebut diantaranya:

1. Fraksi DPR yang revisi RUU CIPTAKER menjadi UU dalam rapat paripurna pada hari Senin, 05 Oktober 2020 wajib bertanggung jawab terhadap segala kekisruhan yang timbul dikemudian hari, ingatlah bahwa anda memegang suatu janji suci untuk mengabi dan bertakwa kepada Allah SWT, serta di pundak anda terdapat janji manis ketika mengemis suara dahulu, nyatanya anda tidak mendengar aspirasi dari masyarakat bahkan mengabaikan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan.

2. Mengembalikan fungsi Pemerintahan Daerah dalam mengambil keputusan dalam Pasal 18 B Ayat 1 UUD NRI jo UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam melakukan pengambilan keputusan. Ini sebagai tanda sentralisasi kekuasaan dan fungsi Pemerintahan Daerah, padahal memangkas peran Pemerintah Daerah melihat potensi dan ragam di daerahnya.

3. Pemerintah dan DPR wajib untuk mendengar aspirasi rakyat khususnya mereka yang hak hidupnya terkena imbas terhadap RUU CIPTAKER. ingatlah ketentuan Pasal 281 Ayat 4 UUD NRI Tahun 1946 serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

4. KAMMI ada dalam barisan massa rakyat dan tetap akan mengawal RUU CIPTAKER hingga mengakomodir kepentingan barisan massa rakyat.

5. Menolak disyahkannya RUU omnimbus law cipta kerja tersebut karena banyak menimbulkan keresahan pada masyarakat yang terdampak dan banyak poin yang kontroversial.

6. Mengecam keras disyahkannya RUU Omnibus law cipta kerja karena pemerintah dan dpr yang memanfaatkan momentum situasi yang covid 19.

7. Mengutuk disyahkannya RUU Omnibus law cipta kerja yang hanya menilai investor asing dan tidak melihat dari sisi.

8. Mengawasi pelaksanan UU 13 Tahun 2003 terkait Implementasi UMK dan UMR.

9. Meningkatkan Jaminan Sosial, Kesehatan dan Pendidikan Bagi Buruh dan Keluarga Buruh.

10. Mendukung penuh UMKM sebagai tuas pengungkit angka penyerapan tenaga kerja pernyataan sikap dari segenap pengurus dan jajaran KAMMI Daerah Garut dan IMM Garut.
“Jangan buta terhadap politik. Hasta La Victoria Siampre! Viva La Justictia!,” tegas Dinar.

Pantauan media ini di lapangan, aksi tersebut mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian. Sementara, Ketua dan Anggota DPRD Garut tidak menerima aksi massa dengan alasan pihak DPRD Garut tengah melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) ke luar daerah.
Setelah membacakan 10 poin tuntutannya, massa membubarkan diri dan akan kembali hari esok, Kamis, 8 Oktober 2020 dengan jumlah massa lebih banyak. (Asep Ahmad).

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More