Komisi I DPRD Kabupaten Purwakarta Tawarkan Dua Solusi CV Solvi Indonesia
advertising
LOGIKANEWS.COM – Dua solusi ditawarkan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta. Pertama harus dilakukan perubahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sebab Kecamatan Darangdan zona hijau, tidak boleh ada aktivitas industri. Namun ini membutuhkan waktu tidak sebentar. Kedua, pihak perusahaan memindahkan kegiatan produksi ke wilayah yang masuk zona industri sembari mengurus perizinan. Hal tersebut disampaikan Nina Heltina Ketua Komisi 1 DPRD Purwakarta kepada awak media, Jum’at (31/03/2023).
Menurut Nina, Kedatangannya untuk mengingatkan pihak manajemen agar mengikuti aturan, sebab dari data yang kita terima, ternyata pihak CV Solvi Indonesia sudah beberapa kali mendapatkan teguran dari Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Purwakarta,” ungkapnya.Pertemuan yang dihadiri pihak DPMPTSP, DPUTR dan Satpol PP itu sempat tegang antara pihak CV Solvi dan pihak DPRD, akhirnya pihak manajemen CV Solvi Indonesia meminta diagendakan pertemuan kembali dengan Komisi I DPRD Purwakarta dan pihak terkait lainnya guna membahas dan mencari solusi terbaik agar CV Solvi Indonesia tetap bisa beroperasi dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada.
“InsyaAllah pertemuan selanjutnya di gedung DPRD Purwakarta pada tanggal 4 April 2023, dan saya tegaskan CV Solvi Indonesia jika ingin beroperasi harus mengikuti aturan yang ada,” jelas Ketua Komisi 1 DPRD Purwakarta yang sudah terbukti kepiawaiannya dalam menjalankan tugas pokok pungsinya itu.Sebelumnya Robiyul Maulana, kepala Desa Darangdan melalui seluler kepada media berharap, CV Solvi tetap di wilayahnya, dengan cacatan tidak merusak lingkungan, mengingat jumlah karyawan dan banyak warganya bekerja di CV Solvi Indonesia.
Satu orang bekerja bisa menghidupi keluarga lainnya, untuk saat ini mereka sangat membutuhkan, mereka terkait yakin paham maksudnya guna kelangsungan yang tertib sesuai aturan.
Kita lihat dan saksikan bersama, semoga masing-masing tidak ada yang dirugikan kemudian, sambut koordinasi solusi solutif semua terkait guna kepentingan bersama membangun Purwakarta dengan Investor yang sehat.
Hal senada, sudah disampaikan Hariman Budi Anggoro, Kepala DPMPTSP Kabupaten Purwakarta kepada media, tahun ini pihaknya sedang menunggu keputusan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang (DPUTR) perihal keputusan bisa tidaknya perubahan Tata Ruang di mana CV Solvi Indonesia berada, koordinasi semua terkait termasuk dengan Komisi 1 DPRD berjalan baik,” terang Hariman.
Demikian pula, Zusyef Gusnawan, Komisi 1 DPRD Purwakarta dari Daerah Pemilihan (Dapil) di mana CV . Solvi Indonesia itu berada berharap, semua sesuai aturan yang berlaku guna mencerminkan Purwakarta tertib patuh aturan,” tegas Zusyef.
(Laela)