KMB Akan Melaporkan Dugaan Tipikor Proyek Buper ke Kajaksaan Garut

314
BATAS: Batas tanah yang menjadi lahan Buper. (FT: Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM – Mencuatnya dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada kasus pengadaan dan pembangunan Bumi Perkemahan, Diklat dan Wisata Terpadu di Gunung Guntur akhirnya direspon cepat oleh LSM Koalisi Masyarakat Bersatu (KMB) Kabupaten Garut.
Dalam waktu dekat rencananya mereka akan segera melakukan pelaporan ke Kejaksaan Negeri Garut, perihal dugaan tindak pidana korupsi pada pengadaan dan pembangunan Bumi Perkemahan. Apalagi, sesuai konfirmasi KMB ke Kejari Garut, bahwa sampai saat ini belum ada laporan tentang dugaan Tipikor terkait proyek pengadaan lahan untuk pembangunan Buper.
Koordinator KMB, Abu Musa Hanif Muttaqin kepada media ini mengatakan, pihaknya sudah melakukan konfirmasi sekaligus koordinasi seputar kasus Buper ke pihak Kejari Garut. Iapun bertemu dengan orang nomor satu di Kejari Garut, Azwar SH.
“Menurut Kejari, kenapa dalam kasus Buper yang diproses hanya tentang AMDAL, karena memang sampai saat ini belum ada pihak yang melaporkan tentang dugaan tipikornya. Untuk itu, KMB akan segera melakukan pelaporan tentang dugaan Tipikor pada proyek pengadaan dan pembangunan Buper secepatnya,” ujar Abu Musa.
Menurut Abu Musa, dugaan Tipikor pada pengadaan lahan Buper memang sangat kuat. Pasalnya, mulai dari perencanaan, penetapan anggaran, penetapan lokasi, pelaksanaan hingga pengawasannya banyak kejanggalan.
“Semua pihak seperti Bupati, Bappeda, Kadispora, BKSDA, DPRD dan yang lainnya harus bisa menjelaskan dulu kenapa proyek besar ini tanpa diparipurnakan antara eksekutif dan legislatif. Kami menilai ada dugaan konspirasi antara eksekutif dan legislatif,” terang Abu Musa.
Abu berharap, Kejaksaan Garut mampu bekerja maksimal, sehingga mata rantai dugaan korupsi ini bisa diketahui. Siapa yang harus bertanggung jawab, maka mereka harus mendapatkan ganjarannya.
“Baik oknum eksekutif, legislatif dan oknum pengusahanya harus diproses. Termasuk pihak BKSDA dan BPN Garut. Pejabat setingkat Kades, Camat, para Kadis dan Kanan serta Bupati Garut dan anggota DPRD harus ikut bertanggungjawab dalam kasus ini, jangan hanya Kuswendi saja selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut,” tandasnya. (Asep Ahmad)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More