Kasus Dugaan Tipikor Desa Linggarjati Masuk ke Polres Garut

143

LOGIKANEWS.COM – Ketua DPAC JPKP Kecamatan Pamulihan, Ade Sudarman alias Ade Rambo baru-baru ini membawa dugaan berbagai pelanggaran dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepala Desa Linggarjati, Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut ke Polres Garut.
Laporan tersebut dilayangkan ke Polres Garut tanggal 08 Maret tahun 2019 lalu. Dalam laporannya itu, Ade Rambo menyerahkan berbagai bukti-bukti ke Polres Garut. Bukti tersebut diantaranya berupa salinan APBDes tahun 2018, APBDes perubahan tahun 2018, foto-foto pembangunan dan data administrasi di Desa Linggarjati sekaligus pemaparan kronologisnya.

BUKTI: Ade Rambo mengaku telah melaporkan dugaan kasus tipikor Desa Linggarjati ke Polres Garut. (FT: Asep Ahmad)

Menurut Ade Rambo, dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum kepala desa, karena pihak desa tidak membuat surat keputusan tim pengelola keuangan desa. Padahal kata Ade Rambo, seharusnya surat yang dimaksud harus dibuat sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2015 tentang tim pengelola keuangan desa.
“Sebelumnya kades sudah diberitahukan, tetapi tidak digubris kepala desa. Dalam hal ini, ada dua kemungkinan kenapa pihak kades tidak membuat surat keputusan tim pengelola keuangan desa, pertama karena tidak ketidaktahuan tentang bunyi Permendagri No.113 Tahun 2015. Dan yang kedua, kemungkinan oknum kades tidak ingin diketahui pengelolaan didesa oleh masyarakat atau tidak transparan,” ujar Ade.
MILIARAN: Dalam APBDes Linggarjati tertulis anggaran sekitar Rp 1.5 Milyar. (FT: Asep Ahmad)

Selain itu, kata Ade Rambo, oknum kades tidak mempublikasikan APBDes, sehingga masyarakat tidak tahu program apa saja yang dilaporkan kepala desa. Sementara, keuangan ADD (Alokasi Dana Desa) dan DD sebesar Rp 1.525.312.170 dikelola secara tidak profesional. Pada tahun 2018 sistem penggunaan anggaran itu harus dilakukan secara padat karya tunai, tetapi langkah itu tidak dilaksanakan, sehingga anggaran tidak terserap dengan maksimal.
“Malah tenaga masyarakat yang dimanfaatkan. Banyak program yang disesatkan, akhirnya masyarakat yang meninggalkan desa untuk mencari nafkah. Bumdes (badan Usaha Milik Desa, red) yang berfungsi untuk memberdayakan masyarakat tidak dikelola oleh tim, tetapi dilaksanakan sendiri oleh oknum kepala desa.
“Banyak penggunaan anggaran yang tidak sesuai harapan. Sehingga dalam laporan ke Polres Garut yang menjadi terlapor adalah oknum kepala desa Linggar Jati. Kami juga menduga ada bekerjasama dengan oknum Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), “S”. Karena pengelolaan keuangan yang tidak baik, maka dampak negatifnya bangunan tidak berkualitas dengan bukti proyek yang baru dibangun sudah rusak. Padat karya tunai karena tidak dijalankan, maka merugikan masyarakat. Pemberdayaan tidak sesuai harapan oleh aturan,” katanya.
Ade berharap persoalan ini bisa diproses hukum secara profesional agar ada efek jera terhadap terduga. Apabila proses hukum ditegakan, maka akan menjadi bahan pembelajaran tentang pentingnya aturan hukum untuk dijalankan. “Kami tegaskan kepada pihak penyidik untuk mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum di Desa Linggar Jati, agar kedepannya, siapapun orangnya bisa menggunakan anggaran sesuai dengan peruntukannya,” jelasnya.
Sementara, oknum Kades Linggarjati, sampai berita ini diturunkan belum berhasil dikonfirmasi. Ketua Apdesi Kabupaten Garut, Dede Kusdinar kepada Majalah Logika (grup logikanews.com) mengaku belum memberikan jawaban kepada wartawan, ketika ditanya adanya laporan oleh masyarakat terkait dugaan pelanggaran penggunaan anggaran di Desa Linggarjati. “Nanti saya cari tahu dulu nomor kontaknya,” ujar Dede Kusdinar singkat. (Asep Ahmad)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More