Kasus Buper Dispora Garut Berujung di Mahkamah Agung

544

LOGIKANEWS.COM – Kasus pengadaan lahan dan pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) yang dilaksanakan Pemkab Garut melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Garut di Blok Citiis, zona merah Gunung Guntur, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut akhirnya berujung di Mahkamah Agung (MA).

Kasus tersebut menggelinding setelah Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Garut menjatuhkan vonis bersalah kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (kadispora) Kabupaten Garut Kuswendi, karena terbukti melanggar UU No.32 Tahun 2009 tentang PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

Hasanudin SH MH selaku hakim yang memimpin sidang dengan terdakwa Kuswendi tersebut  menjatuhkan vonis hukuman satu tahun kurungan penjara, denda Rp 1 Milyar dan Subsider 4 bulan penjara.

Majelis hakim menilai terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tidak puas dengan putusan PN Garut, Kuswendi melalui kuasa hukumnya melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Hasil banding di Pengadilan Tinggi, Kuswendi tetap dinyatakan bersalah, namun hukuman yang dijatuhkan menjadi satu tahun penjara, masa percobaan selama satu tahun enam bulan, denda Rp 1 Milyar subsider satu bulan kurungan.

“Kami tetap menuntut agar Kuswendi dihukum Penjara 1 tahun 6 bulan, Denda 3M IDR, Subsidair tiga bulan kurungan. Kami mengajukan kasasi ke MA,” ujar JPU Kejari Garut, Fiki Mardani SH, Sabtu (02/05/2020).

JPU Kejari Garut, Fiki Mardani SH saat mengikuti persidangan Buper yang menjerat kadispora Garut, Kuswendi. (Ft: asep ahmad)

Ketika dikonfirmasi seandainya MA mengabulkan kasasi yang diajukan oleh Kejari Garut, lalu apakah Kuswendi langsung dipenjara atau tidak, Fiki Mardani mengatakan, jika salinan putusan kasasi sudah diterika Kejari Garut, maka pihaknya wajib melaksanakan putusan tersebut.

“Tetapi kita kan belum tahu isi putusannya kan. Apakah membebaskan atau menyatakan bersalah dan harus dipidana. Jika putusan kasasi menyatakan bersalah dan harus dipidana, tentunya pelaksanaannya ditempatkan di LP dan wajib bayar denda,” ujarnya.

Selain itu, ketika wartawan menanyakan terkait dengan tuntutan denda terhadap Kuswendi, apabila MA mengabulkan permohonan Kejari Garut, lalu untuk membayar denda tersebut prosesnya seperti apa. Apakah Kuswendi harus langsung membayar satu Milyar ke negara atau bisa dicicil, Fiki Mardani pun menjelaskan pihaknya belum bisa menjawab.

“Jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama waktu tertentu sesuai putusan. Teknis dicicil atau tidak itu kami belum bisa menjawab, karena harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada pimpinan,” pungkasnya.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Garut, Kuswendi saat dihubungi melalui sambungan WhatsApp nya, Sabtu (2/5/2020) tidak tersambung.(aa)

80%
Awesome
  • Design

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More