Kadisdik Garut “Membisu” Terkait Penyaluran PIP SD dan SMP

634

LOGIKANEWS.COM – Munculnya dugaan carut marut pendistribusian dana PIP (Program Indonesia Pintar) di Kabupaten Garut memunculkan potret baru kebobrokan kinerja sejumlah pihak yang bertanggung jawab mengelola anggaran negara yang diperuntukan bagi masyarakat. Padahal, dana PIP ini memiliki peranan penting dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Garut.

Sekretaris Manggala Garuda Putih Kabupaten Garut, Ismet Natsir. (FT: ist)

Di awal bulan April 2019, tepatnya tanggal 4 April 2019 sejumlah LSM di Kabupaten Garut mempertanyakan penyaluran dana PIP untuk sekolah setingkat SMA/SMK oleh pihak Bank Nsional Indonesia (BNI), Cabang Garut. Ironisnya lagi, LSM ini menduga ada pengendapan dana PIP di BNI Garut.

Pertanyaan dan kritikan disertai dengan aski demo ke Kantor BNI Garut. Ratusan orang yang tergabung dalam pergerakan Garut Bersatu Gerakan Rakyat (Garut Bergerak) yang diinisiasi oleh LSM Bergerak Kabupaten Garut meminta Kepala Cabang BNI Garut untuk dicopot dari jabatannya.

Selain itu, massa Garut Bergerak ini meminta pihak Pemerintah Kabupaten Garut untuk bekerja secara profesional dalam upaya melakukan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Garut. Pasalnya, selama ini Pemkab Garut dianggap tidak mampu melaksanakan program pengentasan kemiskinan ini dengan baik.
Pasca aksi Garut Bergerak ke BNI Garut, kini muncul pertanyaan terkait nilai anggaran PIP setingkat SD (sekolah dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) di Kabupaten Garut tahun 2015 sampai tahun 2019.

“Kami menduga penyaluran dana PIP untuk SD dan SMP pun mengalami hal yang sama, dengan kasus yang terjadi dengan sejumlah kejanggaalan pada penyaluran PIP untuk SMA/SMK. Untuk itu patut dipertanyakan kepada Disdik Garut tentang berapa nilai anggaran yang digelontorkan Pemerintah Pusat untuk siswa SD dan SMP di Kabupaten Garut,” ujar salah satu aktivis muda sekaligus Sekretaris Manggala Garuda Putih, Ismet Natsir.

Menurut Ismet Natsir, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut harus mampu menjelaskan berapa kuota PIP untuk SD dan SMP se Kabupaten Garut, berapa nilai bantuan, bagaimana mekanisme penyaluran serta Bank mana yang ditunjuk untuk mendistribusikan dana PIP tersebut.

“Kalau saja pada penyaluran dana PIP untuk SD dan SMP ini ada penyalahgunaan dan dugaan pengendapan di bank terkait, maka seyogyanya penegak hukum untuk bertindak tegas. Apabila anggaran untuk meningkatkan dan mencerdasakan generasi bangsa ini disalahgunakan, maka apa jadinya negara ini,” terang Ismet.

Sementara itu, Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Totong saat dikonfirmasi oleh media terkait kuota, nilai dan persentase penyerapan dana PIP untuk SD dan SMP tahun 2018 dan tahun 2019, Rabu (10/04/2019) tidak memberikan jawaban satu patah katapun alias membisu. (Asep Ahmad)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More