Kabid LKD DPMD Garut Perjuangkan Kapasitas dan Fungsi Ratusan KPM

111

LOGIKANEWS.COM – Kepala Bidang LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) DPMD (Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa) Kabupaten Garut, Asep Jawahir, S.Sos, MM yang kini tengah melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Administrator tengah memperjuangkan kapasitas dan fungsi KPM (Kader Pemberdayaan Masyarakat) di Kabupaten Garut.

Ratusan Kader Pembangunan Manusia (KPM) di Kabupaten Garut mengikuti bintek yang dilaksanakan Bidang LKD DPMD Kabupaten Garut di Hotel Harmoni Garut beberapa waktu lalu. (Ft: Asep Ahmad)

Pasalnya, ratusan KPM yang tersebar di seluruh desa di Kabupaten Garut selama ini hanya sebatas mendapatkan SK (Surat Keputusan) dari pemerintahan desa, namun dalam SK tersebut belum jelas kapasitas dan fungsinya, sehingga kader PKM tersebut belum bisa melaksanakan kewajibannya untuk membantu pembangunan di pemerintahan desa secara penuh.

Perjuangan yang dilakukannya itu menjadi bagian dari rencana aksi dalam Diklat PIM tiga yang diubah menjadii pelatihan kepemimpinan administrator. Hal ini sejalan dengan peran jabatannya di DPMD sebagai salah satu bagian dari Pemerintahan Kabupaten Garut yakni Kabid Lembaga kemasyarakatan Desa.

Sebagai salah satu administrator yang dulu disebut dengan Sikat atau (Setingkat Eselon Tiga), kalau sudah menduduki suatu jabatan maka tentu akan melaksanakan pendidikan, sama seperti pejabat atau kelembagaan lainnya. Agendanya diklat tersebut akan dilaksanakan selama empat bulan dan berakhir di tanggal 2 Desember 2021 mendatang.

Kabid LKD DPMD Garut, Asep Jawahir, S.Sos,. MM. (Ft: Asep Ahmad)

“Pada Diklat ini saya melaksanakan Bimbingan Tekhnis Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Keterlibatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Dalam Rangka Penurunan Konvergensi Stunting di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021,” papar Asep Jawahir saat berbincang dengan Majalah Logika di ruang kerjanya, awal bulan November 2021.

Menurut Asep Jawahir, Bintek yang melibatkan ratusan PKM merupakan salah satu bagian dari rencana aksi perubahan yang akan ia laksanakan. Lalu, apa alasannya mengangkat rencana aksi perubahan di Kabupaten Garut, Asep Jawahir pun menegaskan, ia akan merubah salah satu regulasi yang telah terbit pada tahun 2019 yaitu Peraturan Bupati No. 31 tentang penanganan konvergensi stunting.

“Dulu saya pernah menyusun Perbup kaitan dengan penanganan konvergensi stunting di masing-masing desa. Stunting dipandang perlu untuk dilakukan oleh berbagai SKPD terkait dalam hal ini ruang lingkup Kabupaten Garut sudah terbentuk Satgas stunting. Sejalan dengan itu, pada tahun 2021 ada perubahan regulasi yaitu Perpres 72 tentang percepatan penurunan angka stunting di masing-masing kabupaten / kota yang melibatkan berbagai komponen di masing-masing desa,” ungkapnya.

Antara Perbup Garut No.31 tahun 2019 Dengan Perpres 72 Tahun 2021

Pada Diklat yang ia ikuti, Asep Jawahir mengaku bahwa selintas dalam pemikirannya, dengan lahirnya Pepres 72 Tahun 2021 disandingkan dengan perbup Nomor 31 yang meliputi beberapa regulasi salah satunya dengan Permendes. Kaitan dengan penggunaan terpisah dipandang perlu adanya peningkatan supaya substansi para KPM kaitan dengan penerapan di masing-masing desa memiliki payung hukum yang jelas dan pedoman yang pasti.

“Sampai saat ini KPM hanya dibentuk oleh pusat, kalau yang sudah ada SK dari pihak diberikan insentifnya saja. Sedangkan sistem pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi belum sampai atau belum bisa dilaksanakan kepada semua KPM,” katanya.

Maka dari itu, sebelum kepada penatausahaan dana desa, sejauh mana dana desa melibatkan KPM dalam hal penanganan stunting, maka perlu dikupas dulu sedikit salah satu bagian rencana aksi yang akan dilakukan di DPMD Garut.

Kabid LKD DPMD Garut Asep Jawahir menjelaskan isi Perbup Nomor 31 Tahun 2019 kepada ratusan KPM yang mengikuti bintek. (ft: Asep Ahmad)

“Sebagai salah satu bagian dari Pemda Garut, Bidang LKD DMPD memiliki tupoksi pembinaan terhadap lembaga atau kelembagaan masyarakat dan desa, kami mempunyai tujuan membuat Peraturan Bupati atau merevisi Perbup yang telah habis dan membuat pedoman tekhnis bagi para pelaku pemberdayaan melalui KPM di masing-masing desa.

Asep Jawahir menegaskan, sekarang KPM belum memiliki pedoman tekhnis, bahkan banyak KPM yang belum tahu tentang Perbup No. 31 tahun 2019. Karena dalam hal ini desa belum pernah memberikan sosialisasi maupun menerapkan tentang kedudukan dan fungsi kedudukan KPM. Jadi, ketika penyusunan RPJMDes, penyusunan RKPdes apalagi pembahasan lainnya KPM ini tidak  dilibatkan.

“Maka muncul tanda tanya besar, untuk apa KPM dibentuk kalau tidak difungsikan. Supaya para kader KPM memiliki hukum yang jelas, maka harus tahu dulu kapasitas dan fungsi KPMs sebagai apa,” tandasnya.

UU Nomor 6 PP 47 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018

Selama ini, tandas Asep Jawahir, KPM dianggap perangkat desa, KPM dianggap lembaga desa. Dalam hal ini KPM adalah sebagai salah satu bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Kalau dilihat dari UU Nomor 6 PP 47 sebagai perubahan dari PP 43 tentang pelaksanaan UU Nomor 6 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang LKD.

“Seperti apa Permendes Nomor 18. Didalam Permendes ini dituangkan dalam pasal 6 yang namanya LKD itu terdiri dari RT dan RW, Kader Posyandu, LPM, MUI, Karang Taruna atau LKD yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala desa,” terangnya.

Kader PKM yang ada di Kabupaten Garut sudah memiliki SK dari kepala desa. Namun dalam SK kepala desa itu tidak ada kapasitas dan fungsi Kader KPM. Setelah turunnya SK dari kepala desa pengangkatan KPM sebagai bagian dari dari LKD, lalu apa kapasitas dan fungsinya, tidak ada.

“Kalau dilihat dari Permendagri 114 tahun 2014 tentang perencanaan pembangunan desa, maka LKD memiliki kapasitas dan fungsi memberikan kontribusi dalam hal perencanaan pembangunan desa, makanya saya buat Bimbingan Tekhnis Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Keterlibatan KPM Dalam Rangka Penurunan Konvergensi Stunting di Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2021,” beber Asep.

Pada kesempatan yang sama, Asep Jawahir mengatakan KPM itu seperti apa, LKD yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa berdasarkan Permendagri 2018 Pasal 6, pemerintahan desa itu ketika membentuk lembaga itu harus diperluas.

“Kalau mau membentuk kader kesehatan silahkan SK kan, ada kelompok tani silahkan. Intinya membentuk suatu lembaga kemasyarakatan yang ada desa itu kapasitas dan fungsinya jelas bisa menjadikan kontribusi pembangunan yang akan atau sedang dilaksanakan, salah satunya KPM,” katanya.

Kaitan KPM Dengan Kegunaan Dana Desa

Dalam Permendes dijelaskan kegunaan dana desa, desa memiliki kewajiban untuk melakukan penanganan penurunan angka stunting di masing-masing desa melalui dana desa. Lalu siapa yang menjadi pemberdayaannya, siapa yang memberikan pemahaman kepada masyarakatnya, KPM lah yang dibentuk oleh pemerintahan desa dan diberikan insentif besarannya ditentukan hasil musyawarah desa.

“Selama ini insentif KPM di berbagi desa nilainya bervariasi, mulai dari Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000, bahkan belum ada yang mendapat insentif. Maka untuk menguatkan keberadaan KPM, maka pihak DMPD akan melakukan revisi Peraturan Bupati Nomor 31 tentang Penanganan Konvergensi Stunting Terinegrasi menjadi Peraturan Bupati kaitan dengan percepatan penanganan penurunan angka stunting di Kabupoatn Garut,” tegasnya.

Dalam hal ini, terang Asp Jawahir, pada Perbup Garut tersebut akan tertuang keterlibatan KPM didalamnya, karena dalam Perbup No. 31 Tahun 2019 KPM belum dibuatkan, hanya lembaga-lembaga desa lainnya, salah satunya desa siaga yang terlibat didalam konvergensi stunting di masing-masing desa.

“Mudah-mudahan salah satu bagian dari aksi perubahan yang kami lakukan, mulai dari pedoman tekhnis dan perubahan Perbup No. 31 tahun 2019 menjadi bagian terpenting bagi semua Kader KPM sebagai KPM yang ada di masing-masing desa. Maka nanti ada pedoman tekhnis. Kami juga akan menyusun pedoman tekhnis tentang penanganan penurunan angka stunting atau percepatan penurunan angka stunting di masing-masing desa sampai dengan format lembar alur laporan bulanan dan semester. Jadi nanti laporan KPM diserahkan ke desa,” tandasnya.

Apabila itu sudah dilaksanakan, maka Kedepannya tentu akan menjadi nilai jual bagi KPM kepada pemerintahan desa untuk bisa dianggarkan di dalam APBDes melalui Dana Desa (DD). Dengan demikian, tidak ada alasan kenapa tidak ada insentif yang diberikan oleh desa, apa kelemahan KPM. KPM tidak pernah melibatkan diri atau terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa.

“KPM karena sudah memiliki kewenangan dan kekuatan hukum legal formal yang jelas, karena diatur UU, PP 47 revisi PP 43 tahun 2014 serta Permendagri 18 tentang LKD, yang menegaskan kapasitas dan fungsi sebagai perencana penyusunan pembangunan di desa adalah Permendari 114 tentang perencanaan pembangunan desa,” paparnya.

“Dalam hal ini, desa harus melibatkan LKD dalam hal penyusunan rancangan pembangunan yang akan dialsakanakan oleh pemerintahan desa yang tertuang didalam RPJMDes, RKPDes dan dianggarkan di dalam DD. Jadi wajar, kalau kader KPM dilibatkan dalam hal musywarah desa dan penyusanan rencana pmbangunan desa,” pungkasnya. (Asep Ahmad)

 

 

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More