Informasi Positif Corona di Pameungpeuk Garut, Rawink Rantik: Pejabat Jangan Asbun

139

LOGIKANEWS.COM – Pasca unjuk rasa masyarakat Pamengpeuk ke Kecamatan Pameungpeuk Garut, yang meminta kejelasan status jenazah yang dibawa dari Tanggerang Banten ke Garut, apakah negatif atau positif corona, sejumlah elemen mulai menyoroti kinerja Pemkab Garut dan RS Pamengpeuk Garut, sebagai RS rujukan penanganan Covid-19 milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Anggota DPRD Jabar, Ade Kaca SE.

“Pemulasaraan jenazah dipinggir jalan tidak memenuhi standar penanganan Covid-19. Terlebih lagi, di Pamengpeuk ada RS milik Pemrov Jabar sebagai rumah sakit rujukan Pemprov Jabar untuk penanganan berbagai persoalan di masyarakat,” ujar Anggota DPRD Jabar, Ade Kaca SE, pasca unjuk rasa warga ke Kecamatan Pamengpeuk, yang terjadi hari Jumat (01/05/2020).

Menurut Ade Kaca, dengan gencarnya pemerintah menangani persoalan tentang Covid-19. Baik ODP dan PDP serta positif, merupakan fakta begitu besarnya pemerintah memberikan perhatian. Sementara yang terjadi penanganan oleh Puskesmas Pameungpeuk, karena informasi yang tidak terukur, menjadi persoalan besar yang meresahkan warga.

“Camat pernah berkomunikasi dengan RS Pameungpeuk, terkait tahapan pemulasaraan jenazah, namun katanya RS menolak. Tetapi info ini harus diluruskan dulu ke pak camat, benar atau tidak,” papar Ade Kaca.

Kalau benar ada penolakan oleh RS Pemeungpeuk, maka dirinya sebagai perwakilan di Garut sangat kecewa, karena DPRD dan pemprov konsisten untuk terus membangun rujukan di Pamengpeuk dengan dana yang tidak kecil.

“Perhatian Pemprov ke RS Pamengpeuk sampai ratusan miliar setiap tahunnya. Jadi, untuk apa ada fasilitas hebat, tetapi misalkan dari sisi keseriusan penanganan orang yang sakit atau persoalan lain tidak seserius rumah sakit yang lain,” katanya.

Ade Kaca juga menegaskan, pihaknya menyoroti kelalaian pihak Pemkab Garut, sehingga sampai terjadi unjuk di Kecamatan Pameungpeuk. Efeknya atau dampaknya dr Ema sebagai Kepala Puskesmas yang menjadi korban.

“Padahal dr Ema hanya membacakan ada hasil tes dari RS Mayapada terindikasi kearah Covid, sehingga dilakukan pencegatan di depan kecamatan seperti melakukan proses pemulasaraan penanganan covid,” terangnya.

Namun demikian, sambung Ade Kaca, seperti yang ia tekankan kepada Pemkab Garut untuk melakukan langkah-langkah anitisipasi, maka masyarakat harus diberi kepastian, apakah betul jenazah positif covid atau tidak, kalau positif harus dilakukan rapid tes kepada pihak keluarga yang mendampingi dari tangerang ke Pamengpeuk.

“Sampai tidak malam terjadinya unjuk rasa tidak dilakukan rapid tes, sehingga meluapkan emosi masyarakat dengan unjuk rasa. Yang menambah kecewa lagi, ketika persoalan ini, dr Ema sudah ada di garda depan, tapi Pemkab Garut seakan cuci tangan,” katanya.

Karena kasus tersebut, Ade Kaca menyebut, dr Ema berdasarkan keputusan keluarga akan berhenti rehat di Puskesmas Pamengpeuk, karena sangsi moral di masyarakat. Pada kasus ini seharusnya Pemkab Garut hadir.

“Ada dua pendapat sehingga menimbulkan keraguan di masyarakat. Malam itu dr Ema membacakan hasil tes dari RS Sariasih yang isinya negatif. Tapi dr Ema akhirnya jadi korban,” terangnya.

Dalam hal ini Ade Kaca menyebut Pemkab Garut terkesan cuci tangan. Karena, sebagai tugas dan fungsi Gugus Covid tingkat kecamatan, dr Ema hanya melaksanakan tugas dari pimpinan yaitu bupati dan wakil bupati.

“Setelah melaksanakan tugas sesuai tupoksinya, sesuai kapasitasnya ketika ada miss komunikasi, kenapa Pemkab Garut terkesan tidak ada rasa tanggung jawabnya. Dr Ema habis dibuli,” terangnya.

Sementara itu, Camat Kecamatan Pamengpeuk, Jeje Zaenal Abidin, Sabtu (02/05/2020) mengatakan, saat itu pihak kecamatan RSU Pamengpeuk melakukan berbagai antisipasi, menjaga segala kemungkinan yang tidak diharapkan.

“Saya mendatangi RSU Pamengpeuk, karena protap penangan Covid itu ada batas waktu maka kita melakukan antisipasi secepat mungkin. Perjalanan ambulan dari Tanggerang ke Garut memakan waktu tujuh jam, sementara protap penanganan Covid hanya 4 jam. Jadi kami sepakat untuk secepatnya memulasara jenazah. Intinya itu,” katanya.

Ketika ditanyakan warga yang melakukan unjuk rasa ke kantornya, Jeje mengakuinya. Dia menilai unjuk rasa tersebut sebagai bentuk aspirasi yang harus ia perhatikan. “Apa yang kami lakukan untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak kita harapkan. Saya berharap masyarakat tetap tenang. dr Ema sudah menyampaikan bahwa jenazah tersebut negatif corona,” pungkasnya.

Sementara itu, Rawink Rantik kepada media ini, Senin (04/05/2020) mengatakan, APH harus bisa menindak tegas siapapun yang memberikan statemen tidak benar terkait Corona. Jangan Asbun. “Corona ini benar-benar meresahkan semua pihak. Untuk itu, siapapun harus hati-hati mengambil tindakan dan mengeluarkan statemen, apalagi pejabat negara. Jangan asal bunyi,” pungkasnya. (aa)

 

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More