DKM Se-Purwakarta Antusias Ikuti Pemaparan Legalitas Tanah Wakaf Dari BPN

49

LOGIKANEWS.COM – “Wakaf bisa menjadi modal kesejahteraan umat jangka panjang. Segera setelah ikrar mewakafkan tanah mengganti sertifikat kepemilikan pribadi menjadi sertifikat wakaf, pribadi seseorang tidak bisa mengagunkan, menutup kesempatan bank menyita,”

Demikian pemaparan Akom Setiawan selaku nara sumber Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam acara silaturahmi Dewan Kerja Mesjid (DKM) dan Dewan Mesjid Indonesia (DMI) se-Kabupaten Purwakarta di sekretariat DKM Hayatul Hasanah, Rabu (14/4/2021).

Menurutnya, dengan sertifikat wakaf meminimalisir konflik atau sengketa pertanahan kemudian hari dan mendorong perekonomian masyarakat dengan kepastian hukum.

“Pasal 40 Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang wakaf, substansinya berbunyi harta benda yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita atau dialihkan dalam bentuk lainnya,” katanya.

Undang-Undang yang sama Pasal 67 dengan tegas memberi ancaman sanksi Pidana 5 Tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 500 Juta.

Ketua panitia, Uda Mardin usai acara kepada media menyampaikan, nara sumber tersebut dihadirkan guna kejelasan tentang wakaf yang banyak dipertanyakan dikalangan masyarakat.

Menurutnya, pemberi wakaf atau wakif hendaknya ikrar di hadapan Kepala Urusan Agama (KUA) selaku pejabat pembuat akta ikrar wakaf. “Kepala KUA akan meminta sertifikat dari wakif dan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW),” katanya.

Pihaknya menghimbau, masyarakat dan pengelola wakaf (Nazhir) mengurus sertifikat tanah mesjid secepatnya, setelah ikrar wakaf.

“Agar kejadian tanah mesjid diagunkan tidak terjadi, sehingga tidak akan ada lagi cerita mesjid hendak di sita bank,” jelasnya.

Untuk menghindari permasalahan hukum dimasa yang akan datang maka sangat perlu pengurusan legalitas status mesjid. Banyak para mesjid2 yang sudah dibangun sangat megah di tanah wakaf  tapi status legalitasnya belum diurus ke Badan Pertanahan Nasional.

“Pengurusan legalitas sangat penting sebagai untuk kenyamanan Ummat. Diharapkan kepada para DKM  untuk segera mengurus legalitas mesjid masing dengan mendatangi lembaga terkait mulai dari KUA setempat, Badan Wakaf Indonesia (BWI) sampai pada pendaftaran ke BPN. Supaya dikemudian hari tidak ada lagi tanah masjid diserobot atau dialih fungsikan oleh pihak lain,” pungkas Uda Mardin. (Lela)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More