Diduga Terlibat Korupsi Wakil Ketua DPRD Jabar Ditahan KPK

565

LOGIKANEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia akhirnya menetapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, Ade Barkah Surahman (ABS). Selain ABS, salah satu wanit mantan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019, Siti Aisyah Tuti Handayani.

Kedua legislator tersebut ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus dugaan suap pengurusan dana bantuan provinsi (banprov) kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu Tahun 2017-2019.

Penetapan tersangka terhadap ABS dan STA disampaikan langsung oleh KPK dalam siaran Pers yang dilakukan melalui daring Instagram @Official.KPK hari Kamis (15/04/2021). Siaparan pers KPK dihadiri Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Siregar dan Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Setyo Budiyanto.

Wakil Ketua DPRD Jabar, Ade Barkah Surahman saat menghadiri Pemilihan ketua DPD Partai Golkar, Kabupaten Garut beberapa waktu lalu. (FT: Asep Ahmad)

Lili Pantauli Siregar mengatakan, KPK menyampaikan informasi terkait perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengurusan bantuan Provinsi Jabar kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2017-2019. Perkara ini satu dari banyak kasus yang diawali dari kegiatan tangkap Tangan yang dilaksanakan KPK, 12 Oktober 2020 lalu.

“Hasilnya KPK menetapkan 4 orang tersangka dan juga menyita uang yang terkait dengan perkara tersebut sebesar Rp 685 juta. 4 tersangka yang ditetapkan adalah SP, Bupati Indramyu, OMS, kadis PUPR Ibdramyau, WT kebaid Jalan Dina PUPR Indramayu serta CAS seorang swasta. saat ini 4 orang telah divonis oleh Majelis hukum Tipikor dan telah mendapatkan hukum tetap.

Perkara ini dikembangkan lebih lanjut dan sekitar agustus tahun 2020 yang lalu KPK telah menetapkan tersangka lain itu ARM (Abdul Rozak Muslim), anggota DPRD Provinsi Jabar periode 2014-209 dan saat ini masih menjalani proses persidangan di Tipikor PN Bandung.

“Selanjutnya berdasarkan fakta hasil di persidangan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya keterlibatan dari pihak lain, dan KPK kemudian kembali melakukan penyelidikan dan menaikan status perkara ke tahap  penyidikansejak fenruari 2021,” ungkap Lili.

KPK, sambung Lili, sekitar bulan Februari 2021 kembali menetapkan dua orang tersangka yaitu ABS anggota DPRD Provinsi Jawa Barat periode 2014-2019 dan 2019-2024, dan STA sebagai anggota DPRD Provinsi Jabar periode 2014-2019.

“Para tersangka ini disangkakan melanggar Pasal 12 atau pasal 11 UU tentang Pemberantasan Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 KUHP,” tegasnya.

Lili menyebutkan, dalam konstruksi perkara, diduga Carsa ES meminta bantuan kepada Supendi, Omarsyah, Wempi Triyoso agar dapat mengerjakan proyek peningkatan dan rehabilitasi jalan di Kabupaten Indramayu yang sumber dananya dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2019.

Atas persetujuan itu, Carsa ES meminta daftar proposal pengajuan dana bantuan keuangan Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan peningkatan jalan kepada pihak Dinas PUPR Kabupaten Indramayu dimana proposal tersebut akan diperjuangkan oleh Ade Barkah selaku wakil ketua DPRD Provinsi Jawa Barat dan Abdul Rozaq Muslim selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya, kata Lili, daftar tersebut dibawa oleh Carsa ES kepada Abdul Rozaq yang akan diteruskan kepada Ade Barkah Surahman untuk dipilih jalan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki.

“Setelah itu Carsa ES kembali bertemu Ferry Mulyadi selaku Staf Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Indramayu dan menyampaikan daftar ruas jalan kabupaten yang sudah dipilih oleh ARM (Abdul Rozaq Muslim),” papar Lili.

Setelah Ferry Mulyadi menyusun proposal kegiatan proyek jalan yang akan dikerjakan oleh Carsa ES, selanjutnya proposal tersebut diserahkan pada Carsa ES dan oleh Carsa ES proposal tersebut diserahkan kepada Abdul Rozaq untuk diurus dan diperjuangkan di DPRD Provinsi Jawa Barat bersama dengan Ade Barkah.

Dalam rangka memperjuangkan proposal tersebut, Ade dan Siti Aisyah Tuti Handayani beberapa kali menghubungi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat memastikan atas usulan-usulan pekerjaan jalan yang Carsa ES ajukan di Kabupaten Indramayu.

“Carsa ES mendapatkan beberapa pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jalan dari anggaran Tahun Anggaran 2017 sampai 2019 yang bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Barat dengan nilai seluruhnya sekitar Rp160,9 miliar,” jelas Lili.

Selanjutnya, Lili mengimbuhkan bahwa Carsa ES bersepakat akan memberikan fee sebesar 3-5% kepada Abdul Rozaq dengan realisasi pemberian dari Carsa ES tersebut disesuaikan dengan keuntungan atas beberapa pekerjaan tersebut.

Atas jasanya, kemudian Carsa ES juga diduga menyerahkan uang kepada Ade Barkah secara langsung dengan total sebesar Rp750 juta.

Selain itu, Carsa ES juga diduga memberikan uang secara tunai langsung kepada Abdul Rozaq maupun melalui perantara dengan total sekitar sejumlah Rp9,2 miliar.

“Dari uang yang diterima ARM tersebut kemudian diduga diberikan kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat lain di antaranya STA (Siti Aisyah Tuti Handayani) dengan total sebesar Rp1,050 miliar,” beber Lili.

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. (Asep Ahmad)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More