advertising
LOGIKANEWS.COM – Forum Honorer Kabupaten Garut (FHKG) menggelar audensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Garut yang menghadirkan BKD dan BPKAD di Ruang Komisi I dengan hasil kesepakatan semua pihak, pads Kamis (8/09/2022).
Ketua Umum FHKG, Ari Sugianto, S.Pd., menyebutkan bahwa, diantara kesepakatan tersebut salah satunya ialah akan menindak lanjuti permohonan FHKG supaya diagendakan pertemuan dengan DPR RI maupun Kemenpan RB.
“Hal itu bertujuan untuk menyampaikan Revisi Regulasi yang belum berpihak kepada non ASN Teknis dan Administrasi atau membuat Regulasi baru yang berkeadilan,” ujar Ari, Kamis (15/09/2022).
Ia juga menyebutkan, DPRD Komisi I akan mengagendakan rapat dengan Pemerintah Daerah terkait Surat PanRB no B/ 185/M.SM.02.03/2022 (Pasal 6 poin d).
“Pihak BKD Kabupaten Garut juga akan melakukan Uji Publik sebelum tgl 30 September 2022,” tambahnya.
Masih kata Ari, FHKG akan menindaklanjuti dan menyusun konsep/materi berikut penyampaian beberapa hal untuk ditawarkan sebagai opsi solusi yang rasional untuk mendorong penyusunan Regulasi Tenaga Teknis Administrasi yang selama ini belum dirasakannya.
“FHKG akan bersinergis dengan BKD Kab Garut untuk sama-sama mengawal data non ASN yang sudah tercatat dan masuk di database BKD,” katanya.
Adapun terkait dengan agenda pelaksanaan Uji Publik pada tgl 1 Oktober sampai 31 Oktober, kata dia, adalah masa publikasi oleh BKN secara Nasional
“Jadi kawan-kawan bisa awasi nama-nama K2, kalau memang bodong dan ada buktinya bisa di sanggah artinya datanya dibatalkan, data K2 per 2014 yang ber SPTJM itu 439.956 orang ini sudah jauh berkurang karena ada yang telah menjadi PNS, PPPK ada pula yang mengundurkan diri,” ungkapnya.
Ari menilai kalau jumlahnya sampai mendekati angkat tersebut fix banyak data bodong karena data terakhir K2 itu untuk administrasi berkisar di angka 220 ribu.
“Kemudian kita juga mendorong BKD Kabupaten Garut untuk melakukan Uji Publik di Daerah database pendataan data non ASN melalui Simnon ASN kemarin,” cetusnya.
FKHG juga mendorong kawan- kawannya agar bisa meyakinkan bahwa nama-nama nya betul-betul sudah masuk di database BKD itu. (*).