Ade Kaca Perjuangkan Hak Media dan Pemerataan Pembangunan di Garut

186

LOGIKANEWS.COM – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Ade Kaca, S.E dikenal familiar di kalangan media. Setiap kali datang ke Kabupaten Garut sebagai Daerah Pemilihannya (dapil), legislator ini selalu menemui unsur media selain konstituennya.

Cukup berbeda dengan anggota legislatif lainnya di Kabupaten Garut, Ade Kaca dikala reses selalu mengumpulkan media di tanah kelahirannya. Komunikasi yang ia bangun dengan unsur media membuatnya tahu apa saja kendala para pencari berita.

“Setiap reses akan dialokasikan waktu untuk membangun komunikasi dengan media di Kabupaten Garut. Dari silaturahim akan terungap apa yang harus kami perjuangkan dan apa saja pemikiran yang bisa diberikan oleh media kepada kami,” demikian disampaikan Ade Kaca dihadapan puluhan media, di salah satu hotel di Kabupaten Garut disaat tugasnya melaksanakan reses Tahun 2021.

Menurut Ade Kaca, DPRD memiliki tiga fungsi diantaranya regulasi, anggaran dan pengawasan. Berkaitan fungsi anggaran dan regulasi media memang tidak masuk, tetapi media sangat berperan pada fungsi pengawasan. “Pengawasan dari media dan masyarakat sangat penting bagi kami,” ujarnya.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan, apa yang disuarakan masyarakat kepada DPRD Provinsi Jabar seyogyanya patut diperjuangkan, agar sesuai dengan visi misi  dirinya dikala menjadi anggota DPRD Provinsi Jabar dari dapil Garut.

“Bagaimana mengelabroasi program kebijakan pemerintah Provinsi Jabar dan Garut. Kedepan kami ingin program kegiatan yang bersumber adri Provinsi Jabar ke kabupaten/kota bisa mencerminkan rasa keadilan, kesepemahaman dan mendapat perhatian secara khsusus dan wajar,” ungkapnya.

Perhatian secara khusus dan wajar, sebut Ade Kaca, mengandung arti, dirinya tidak mau anggaran dari Provinsi Jabar, hanya  tersentral di satu kecamatan saja, karena Garut memiliki 42 kecamatan dan sekitar 422 desa.

“Bagaimana merasakan program dari Provinsi Jabar, ini penting. Jangan sampai dalam sudut pandang masyarakat terkait program pembangunan dari Jabar ini terskesan tidak adanya keberpihakan. Ini adalah kewajiban kami tentang bagaimana pemerataan terjadi. Program kebijakan yang bersumber dari Provinsi Jabar bisa dirasakan oleh semua masyarakat di semua kecamatan,” katanya.

Keluhan, dinamika  yang disampaikan perwakilan media di Garut seakan-akan kondisinya dari dulu hingga sekarang masih begini terus. “Tetapi perlu diingat bahwa insan media, lembaga media harus mendapatkan hak yang sama. Tidak saja penyelenggaran pendidikan dan non pendidikan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Saya rasa kawan-kawan media ada lembaganya. Tinggal bagaimana lembaga media ini memenuhi prasyarat untuk mendapat alokasi perhatian dari pemerintah,” tandasnya. (Asep Ahmad)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More