4 Ton Telur Diduga Membusuk Edi Rusyandi Kritisi Pemprov Jabar

193

 

LOGIKANEWS.COM – Anggota DPRD Provinsi Jabar, Edi Rusyandi mengatakan, di salah satu media online dirinya mendapati informasi bahwa pendistribusian sembako dari bantuan Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk 47.983 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) di Kabupaten Garut, hingga hari Sabtu (9/05/2020) masih tertunda.

Dalam pemberitaan tersebut dikatakan, bantuan Sembako (sembilan bahan pokok) seperti beras, mie instan, telur, vitamin, minyak sayur, gula dan terigu masih tertahan di Gudang Bulog Kabupaten Garut. Akibat lama didistribusikan, setidaknya empat ton telur membusuk dan harus diganti dengan yang baru. Sementara proses pendistribusian belum dipastikan waktunya.

Pada isi berita tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut, Ade Hendarsyah mengatakan, pihak Pemprov Jabar sudah bekerjasama dengan PT Pos Cabang Garut untuk mendistribusikan Bansos kepada warga miskin di Kabupaten Garut. Belum diperoleh kejelasan tentang apa alasannya bantuan tersebut belum didistribusikan

Menyikapi informasi tersebut, Edi Rusyandi memberikan kritikan tajam yang ditujukan kepada Pemprov Jabar. Ia mengaku sangat prihatin, karena barang tersebut menjadi mubadzir, tidak bermanfaat bagi masyarakat.

“Dana yang digunakan itu uang rakyat, bukan uang gubernur. Sementara hari ini rakyat dalam situasi sulit dampak Covid-19, membutuhkan peran negara. Ini membuktikan carut marutnya pendataan yang dilakukan Pemprov Jabar. Pemprov tidak mampu membereskan data untuk alokasi bansos dampak Covid-19,” katanya.

Menurut legislator asal KBB (Kabupaten Bandung Barat) tersebut. Pemprov Jabar ceroboh. Data belum tertib sudah melakukan pembelanjaan. Sehingga timbul gejolak di masyarakat akibat distribusi bantuan tidak tepat sasaran. Selain itu menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan, kantor pos dan pemerintah desa dalam distribusi bantuan sehingga mengakibatkan penumpukan bansos di beberapa tempat.

“Ini juga menjadi bukti perencanaan yang buruk yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Barang itu rusak bukan karena bencana kan, tapi karena memang perhitungan dan resiko-resiko yang tidak matang,” katanya.

Edi Rusyandi berpendapat kondisi seperti ini cukup membahayakan. Kondisi data masih semrawut dipakai dasar untuk melakukan kegiatan perbelanjaan. “Siapa yang harus bertanggungjawab dan bagaimana mekanismenya? Siapa yang melakukan quality control andaikan barang-barang tersebut tidak sesuai standar ?,” ungkap Edi.

Edi Rusyandi mengaku, sebagai wakil rakyat dirinya sudah mengingatkan Gubernur Jabar, HM Ridwan Kamil agar skema bansos senilai Rp500 ribu itu dilaksanakan seluruhnya secara tunai. “Itu jauh lebih simpel, uang disimpan di bank gak bakalan busuk. Mudah dan murah untuk distribusinya,” tandasnya.

Politisi Partai Golkar yang juga aktif sebagai Wakil Ketua PW GP Ansor Jabar ini mengatakan, dengan uang bantuan uang tunai pemerintah membantu pergerakan ekonomi masyarakat dibawah.

“Kalau pakai pabrikan, pedagang kecil dibawah gigit jari. Karena itu cobalah dengar aspirasi rakyat ini. Kalau bisa berikan saja semua bansos itu secara tunai. Dengan mekanisme yang dipakai Pemprov Jabar sekarang ini bisa merusak sistem ekonomi masyarakat. Jika telor itu diborong pemerintah, harga telor dipasaran bisa jadi mahal. demikian juga beras. Jika pakai beras import, harga beras lokal jadi hancur,” pungkasnya. (asep ahmad)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More