Temuan Pelanggaran KPU Masuk Kejaksaan, Pertanyaan Anggaran Rapat Pleno Terus Bergulir

50


LOGIKANEWS.COM – LSM SIDIK (Sarana Informasi dan Investigasi Kejahatan) DPC Kabupaten Garut, Yogi Iskandar mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk mempertanyakan anggaran Rapat Pleno Terbuka yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU), selama tiga hari. Tepatnya sejak tanggal 30 April sampai dengan tanggal 02 Mei 2019.

Polres Garut melakukan pengamanan Rapat Pleno Terbuka yang digelar KPU Garut di Graha Intan Balarea, Jalan Patriot, Kelurahan Tarogong Kidul. (Ft: ist)

Menurut Yogi, seharusnya KPU Garut sudah mengetahui persis berapa anggaran kegiatan untuk acara Akbar seperti rapat pleno. Hal ini ia kemukakan setelah Dadang Rukmana selaku Kasubag Tekhnis Pemilu dan Parmas KPU Garut mengaku tidak tahu, karena lagi disesuaikan.
“Rencana Anggaran Belanja atau RAB di setiap kegiatan harusnya dibuat sebelum kegiatan. Sehingga anggaran negara bisa digunakan sesuai kebutuhannya. Jawaban Dadang Rukmana ini patut dikejar dan dipertanyakan,” tandasnya.
Yogi Iskandar menegaskan, hari Jumat, tanggal 03 Mei 2019 lembaganya akan mendatangi KPU Garut guna mempertanyakan semua pos anggaran yang masuk ke KPU Garut.
“LSM SIDIK akan meminta semua dokumen anggaran yang masuk ke KPU. Masyarakat harus mengetahui berapa dan darimana saja anggaran yang dikelola KPU selama jadi penyelenggara Pilpres, Pileg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten serta DPD RI,” tandasnya.
LSM SIDIK, sambung Yogi Iskandar, juga akan meminta dokumen penggunaan anggaran yang dibuat dalam RAB. Pasalnya, KPU selama ini dianggap kurang profesional.
“Bahkan kami menemukan data terkait dugaan pelanggaran di KPU Garut, yang kini kasusnya sudah masuk ke meja Kejaksaan Negeri Garut. Berawal dari temuan ini kami menengarai masih ada kasus lain yang terjadi di KPU Garut,” imbuhnya.
Yogi berharap, semua elemen masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di KPU Garut. Pasalnya, KPU merupakan lembaga yang berkaitan dengan publik dengan penggunaan anggaran ratusan milyar.
“Anggaran ini merupakan uang negara dan rakyat, yang digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Namun faktanya, banyak penggunaan anggaran yang patut dipertanyakan,” imbihnya.
Yogi menambahkan, LSM SIDIK juga akan mempertanyakan keberadaan aset bergerak dan tidak bergerak di KPU Garut berikut anggaran pemeliharaan, publikasi, sosialisasi, perlombaan jingle KPU, biaya transportasi dan distribusi logistik.
“Intinya semua anggaran yang berkaitan dengan KPU Garut harus dipaparkan secara transparan,” pungkasnya. (Asep Ahmad).

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More