Kemampuan Kapolda Jabar Langsung Diuji Pegiat Anti Korupsi Dari Garut

5

PAPARKAN: Haryono SH selaku tokoh masyarakat Garut memaparkan tentang Permendagri No.19 Tahun 2006 Tentang Permendagri No. 19 tahun 2016. (FT: Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jabar yang baru Irjen Pol Rudy Sufahriadi, langsung mendapatkan “tantangan” dari pegiat anti Korupsi di Kabupaten Garut, untuk menuntaskan penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Garut, baik yang saat ini ditangani Polda Jabar maupun Polres Garut.
“Kita mengapresiasi Polda Jabar yang telah mengamankan jalannya proses demokrasi Pemilu tahun 2019. Kami ingin Kapolda yang baru bisa menuntaskan seluruh kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Garut,” ujar aktivis Masyarakat Peduli Anggaran Garut (Mapag), Haryono Sabtu (4/5/2019) lalu kepada media.
Menurut Haryono, kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Garut yang saat ini sedang ditangani pihak Kepolisian antara lain GOR Ciateul, pembangunan jembatan di Kecamatan kadungora, Art Center, bantuan ternak sapi tahun 2015, Perbaikan Jalan di Desa Linggamanik Kecamatan Cikelet. “Kalau memang betul itu diusut tuntas akan ada kerugian uang negara,” katanya.
Haryono berharap, segala penanganan kasus hukum ini harus ada titik terangnya. Yang mana Kapolda yang baru bisa mengintruksikan Kapolres Garut untuk menuntaskannya.
“Kapolres Garut pernah membuat pernyataan kalau ada beberapa kasus dugaan korupsi tengah dilakukan penyelidikan, termasuk pembangunan jembatan. Sedangkan yang ditangani Polda, Polres Garut hanya membantu proses penyidikannya. Termasuk akan menertibkan kasus perizinan galian C yang ada di Kecamatan Leles,” paparnya
Abu Musa Hanif Muttaqin. (FT: Asep Ahmad)

Abu Musa Hanif Muttaqin juga mengatakan, Kapolda Jabar yang baru harus mampu menyelesaikan berbagai kasus hukum yang sedah ditangani termasuk laporan-laporan yang sudah masuk.
“Ini sebuah tantangan mampukah Kapolda yang baru menangani berbagai kasus hukum yang terjadi di Garut,” katanya.
Selain Kapolda Jabar yang harus mampu menyelesaikan kasus-kasus hukum di Garut, Kejaksaan Tinggi Jabar juga diminta untuk membantu dalam penanganan kasus dugaan korupsi yang terjadi di DPRD Garut, yang saat ini tengah dilakukan penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Garut.
“Kapolda harus menuntaskan kasus yang ditangani Kepolisian sedangkan Kejati harus menuntaskan kasus yang ditangani Kejari,” terang pria yang telah melaporkan sejumlah dugaan korupsi dan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI ini kepada media. (Asep Ahmad/Arif).

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More