Buntut Kisruh PKL, DPRD Garut Akan Melakukan Fungsi Legislasi

7

MASSA PKL dan Ormas serta Mahasiswa saat melakukan unjuk rasa di samping Kantor DPRD dan Kantor Bupati Garut sekaligus di depan Kantor Satpol PP Garut, jalan Taman Pahlawan, Kelurahan Sukagalih, Kabupaten Garut, Selasa 13/08/2019). (FT: Ridwan Arif)

LOGIKANEWS.COM – Setelah aksi unjukrasa LPKLG, KMB dan komponen Cipayung Plus di komplek kantor Pemkab Garut depan Gedung Kantor  Satpol PP yang berakhir dengan diamankannya koordinator aksi oleh aparat Kepolisian Resort Garut, kini persoalan tersebut mulai menuai respon dari Gedung DPRD. Adalah Deden Sopian SH.I selaku ketua dari Fraksi Partai Golkar yang angkat bicara persoalan tersebut.
Ditemui usai pelantikan anggota DPRD Kabupaten Garut, Selasa 13 Agustus 2019, Deden Sopian SH.I memberikan tanggapannya. Menurutnya, sebagai wakil rakyat tentunya melihat permasalahan PKL (Pedagang Kaki Lima) yang berbeda paham tentang penertiban ini harus ikut urun rembuk.
Deden Sopian SHi beserta istri. Deden Sopian kembali terpilih sebagai Anggota DPRD Garut periode 2019-2024 dari Partai Golkar. (FT: Ridwan Arif)

“Penertiban PKL yang berada di Jalan Ahmad Yani dan sekitarnya mulai menuai reaksi serta mendapat tanggapan, bahkan terjadi penolakan dari para PKL. Dua kali pertemuan audensi, baik di kantor dinas bupati maupun audensi dengan Asda I dan yang membidangi yang bertempat di kantor wakil bupati masih belum ada titik temu, itu yang saya tahu dari berita di media,” ujar Deden.
Deden mengemukakan pendapatnya terkait penertiban PKL tersebut. Deden menegaskan, karena persoalan ini menyangkut isi perut, maka harus penuh kehati-hatian. Kedepankan dialog sampai semua paham maksud dan tujuannya. “Mohon maaf, karena ini berbicara masalah “isi perut” maka langkah dan kebijakan yang akan diterap harus hati-hati,” katanya.
Lanjut Deden, ketika masih belum terjadi kesepahaman, maka harus terus mencari jalan agar sepaham. Bahkan bila perlu harus mencari orang yang bisa menengahi memberikan pemahaman di kedua belah pihak. “Jangan coba-coba mengedepankan kekuasaan, karena yang kuasa hanya Allah SWT,” paparnya.
Deden juga meminta kepada Pemkab Garut untuk melangkah dengan mengayomi, karena pemerintah sebagai pengayom masyarakat. Dan janganlah pula ada istilah pake “Engang”, karena suka makan tuan. DPRD sebagai wakil rakyat tentunya tidak akan tinggal diam melihat permasalahan ini, dan harus melaksanakan fungsi pengawasan dan juga fungsi legislasi bila perlu.
“Secepatnya kita akan minta ke pimpinan agar mengundang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, untuk bisa menjelaskan persoalan yang terjadi. Kami juga akan mengundang  pengurus PKL agar jelas apa yang di inginkan para PKL ini. Terpenting permasalahan PKL ini harus dituntaskan segera dan jangan berlarut-larut, karena nenyangkut isi perut,” pungkasnya. (Ridwan Arif)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More