Bagaimana Status Ijazah Yang Ditandatangani Kepsek Plt, Apa Kata Kadisdik Garut.?

188

LOGIKANEWS.COM – Kepala sekolah (kepsek) merupakan salah satu komponen penting dalam memajukan dan mengelola suatu sekolah, mulai dari sekolah dasar, menengah pertama maupun sekolah lanjutan atas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2017 beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial dan pengembangan kewirausahaan serta supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan. Guna menindaklanjuti PP nomor 19 tahun 2017, Mendikbud mengeluarkan peraturan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah. Manakala Peraturan Menteri ini berlaku, Permendiknas nomor 28 Tahun 2010 tentang Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah dicabut.

Mengingat peran pentingnya kepala sekolah tersebut, maka sangatlah harus benar-benar serius dalam menentukan dan menetapkan kepala sekolah. Bahkan, saking pentingnya kepala sekolah dalam dunia pendidikan, sehingga dalam penentuan dan kriteria kepala sekolah pun diatur begitu ketat dan terukur dalam permendikbud 6 tahun 2018. Seperti yang tertuang pada pasal 2 dan pasal 7 permendikbud 6/2018, syarat dan ketentuan itu membuat beberapa daerah kesulitan dalam menetapkan kepala sekolah, terutama daerah yang tingkat IPM pendidikannya masih rendah dan kondisi geografi yang jauh dari pusat kota.

BKN :  Pada 30 Juli 2019, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan surat edaran tentang kewenangan pelaksan tugas. (Ft. Ridwan Arief)

 

Berbicara terkait kekosongan kepala sekolah definitif yang diisi oleh pelaksana tugas (Plt) Kepsek, rupanya di Kabupaten Garut masih ada beberapa kepsek SD, SMP yang masih berstatus Plt. Dihubungi melalui pesan aplikasi WhatsApp (WA), H. Totong S.Pd, M.Si,  selaku Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Kabupaten Garut mengkonfirmasikannya kepada media ini.
Dikatakan Kadisdik Garut, terkait kepsek yang masih berstatus Plt ditargetkan definitif pada awal januari mendatang. “Insyaallah definitif awal Januari,” kata Kadisdik.

Ketika kami menanyakan boleh tidaknya Plt.Kepsek menandatangani ijazah maupun sah tidaknya ijazah yang ditandatangani Plt Kepsek, Kadisdik menyampaikan Kepsek yang berstatus pelaksana tugas (Plt) boleh menandatangani ijazah. “Boleh kang, asal Plt nya dari kepala sekolah dan bukan dari struktural”, ujar H. Totong.

Ketika kami mengkonfirmasi adanya Sekolah didaerah kecamatan yang masih berstatus Plt, Kadisdik berujar, “nanti saya croscek dulu ya”. Beberapa tahun ke belakang minat menjadi kepala sekolah menurun, karena waktu itu masih ada program periodisasi dan biaya sendiri. Tahun ini untuk menjadi kepala sekolah dibiayai dari pemda dan periodisasi diganti dengan etos kinerja sehingga semangat menjadi kepala sekolah tumbuh kembali karena berpeluang menjadi kepala sekolah bisa lama dengan kinerja baik, ujar Kadisdik.

Memang waktu itu kebijakan pemberlakuan Permendiknas 28 tahun 2010 tentang kepala sekolah mensyaratkan periodisasi yang dibatasi masa tugas 8 tahun. Sekarang ada regulasi baru Permendikbud 6 tahun 2018 mensyaratkan kinerja. Kalau kepala sekolah kinerjanya bagus bisa diperpanjang, ini yang menjadi motivasi baru untuk menjadi kepala sekolah ditambah biaya dari negara, alhamdulillah sekarang ini minat cukup tinggi terutama di daerah. Kita pengisian kepala sekolah dalam satu tahun dua kali, yakni bulan januari dan juli, pungkas H. Totong Kadisdik Garut.

Surat Edaran : BSNP mengeluarkan surat Edaran terkait kewenangan penandatanganan Ijazah/SHUN. (Ft. Ridwan Arief)

 

Sementara itu, Badan Nasional Standarisasi Pendidikan (BNSP) pada tanggal 1 Agustus 2017 mengeluarkan surat edaran dengan nomor : 0081/SDAR/BNSP/VIII/2017, yang pada hurup A, poin ke 3 menyatakan, apabila karena sesuatu dan lain hal tidak ada Kepala Sekolah/Madrasah yang definitif, SHUN dan Ijazah dapat ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (PIt) dengan mandat khusus untuk mendatangani SHUN dan/atau Ijazah dari Pejabat Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota yang berwenang untuk mengangkat Kepala Sekolah/Madrasah.

Perlu juga diketahui, pada 30 Juli 2019 Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan surat edaran nomor : 2/SE/VII/2017 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian. Salah satu poin pada surat edaran ini menjelaskan, Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian. (Ridwan Arief)

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More